DetikNews
Minggu 14 Januari 2018, 13:06 WIB

Bawaslu Minta Pemantau Pelototi Daerah dengan Calon Tunggal di Pilkada

Indra Komara - detikNews
Bawaslu Minta Pemantau Pelototi Daerah dengan Calon Tunggal di Pilkada Foto: Kongres KIPP Indonesia/Indra Komara
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ada potensi banyaknya calon tunggal di Pilkada Serentak 2018. Potensi tersebut diprediksi bisa terjadi di 13 titik dari 171 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada.

"Ini menarik karena dari awal Pilkada Serentak 2015 hanya ada 3 daerah, kemudian 2017 ada 9, 9 ini varisasi ada kandidat yang borong partai. Tren ini menarik. Apa kandidat lebih pragmatis menguasai banyak partai dan kalau tunggal potensinya menang," kata Ketua Bawaslu RI Abhan saat Kongres KIPP Indonesia di PP PON, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (14/1/2018).

Abhan berharap peran pemantau pemilu bisa maksimal untuk mengantisipasi banyaknya calon tunggal. Dengan begitu, Bawaslu bisa fokus untuk mengawasi hal lain.

"Maka peran kedepan pemantau KIPP dan sebagainya punya peran besar dalam pemantauan daerah yang potensi calon tunggal dan kami juga punya tanggung jawab moral bagaimana pemataun di daerah tunggal ini harus ada," ujarnya.

Abhan juga melihat banyaknya fenomena menarik yang terjadi jelang Pilkada. Dia melihat banyaknya anggota dari TNI-Polri yang maju menjadi kepala daerah.

"Data KPU sekarang dari 566 calon ini ternyata TNI Polri juga cukup banyak, yang mengejutkan ASN (Aparat sipil negara) 154 artinya saya ingin katakan mesin politik kaderisasi lembaga publik belum maksimal. Maka yang jadi fenomena sekarang ternyata banyak juga sumber dari ASN bukan dari internal parpol," ujarnya.

Ketua KPU Arief Budiman juga menekankan kepada semua pihak untuk memantau jalannya Pilkada serentak. Dia menegaskan pada transparansi di tiap tahapan pemilu.

"Prisnsip transparansi ini harus terkonsolidasi baik dari pusat dan daerah. Konsolidasi harus dikerjakan sama-sama," paparnya.

Dalam acara ini, Arief Budiman meresmikan pembukaan Kongres KIPP. Acara ini dihadiri juga oleh Direktur fasilitas kepala daerah, DPD dan hub antarlembaga (FKDH) kemendagri, Akmal Malik.
(fjp/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed