DetikNews
Jumat 12 Januari 2018, 11:40 WIB

Anies Bantah Prabowo Minta Mahar: Duit dari Mana Saya?

Mochamad Zhacky Kusumo - detikNews
Anies Bantah Prabowo Minta Mahar: Duit dari Mana Saya? Gubernur DKI Anies Baswedan mengelilingi Blok III Pasar Senen yang baru diresmikan. (Marlinda/detikcom)
Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto dituduh La Nyalla meminta mahar Rp 40 miliar sebagai syarat rekomendasi untuk bisa maju di Pilgub Jatim. Gubernur DKI Anies Baswedan, yang dulu diusung Gerindra, menyatakan dia tidak dimintai mahar.

"Nggak ada. Duit dari mana saya," kata Anies di Kebagusan, Pasar Minggu, Jaksel, Jumat (12/1/2018).

Anies juga memastikan tidak ada perjanjian lain dengan Gerindra. Termasuk perjanjian untuk tidak maju ke pilpres.

"Nggak ada bikin perjanjian," kata Anies.

La Nyalla menggelar jumpa pers dan mengungkap adanya permintaan duit dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1). Dalam acara itu, La Nyalla melemparkan tudingan serius, mengaku dimintai duit miliaran rupiah oleh Gerindra, juga Prabowo langsung, agar rekomendasi sebagai bakal cagub Jatim turun.

Mantan Ketum PSSI tersebut mengaku kecewa terhadap sikap Prabowo. Padahal dia mengklaim jasanya untuk partai berlambang kepala garuda merah itu tak kecil.

Gerindra membantah mentah-mentah tuduhan La Nyalla ini. Waketum Gerindra Fadli Zon menyatakan persoalan itu hanya miskomunikasi semata.

Dalam pilkada, mahar politik merupakan setoran duit demi mendapatkan rekomendasi partai. Tindakan ini merupakan praktik ilegal. Hal ini tercantum dalam Pasal 187B UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang berbunyi:

Pasal 187B
Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 7 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(fjp/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed