DetikNews
Rabu 03 Januari 2018, 11:03 WIB

Denda Buang Sampah Rp 50 Juta, Pemkot akan Patroli di Palembang

Raja Adil Siregar - detikNews
Denda Buang Sampah Rp 50 Juta, Pemkot akan Patroli di Palembang Foto: Sampah di Palembang (raja/detikcom)
Palembang - Pemkot Palembang akan menegakkan Perda tentang kebersihan dengan ancaman buang sampah hingga Rp 50 juta. Setelah teguran, mereka akan melakukan patroli dan menerapkan sanksi denda maksimal ke pelanggar.

Kabag Humas Pemkot Palembang Amiruddin Sandy menilai, tindakan tegas diambil karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan, banyak yang sengaja membuang sampah di tempat-tempat tertentu yang menyebabkan tumpukan sampah dan menyebabkan bau tak sedap.

Sedangkan penerapan sanksi sendiri telah mulai diberlakukan sejak akhir Desember lalu, masyarakat yang kepergok membuang sampah sembarangan langsung diberikan sanksi berupa teguran. Tapi ingat, mulai awal tahun ini Pemkot akan menerapkan tindakan tegas berupa sanksi pidana dan denda itu.

"Sejak akhir Desember lalu tim sudah mulai patroli untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Sudah banyak yang tertangkap oleh tim gabungan dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) kota Palembang, Satpol PP, Kodim dan Polresta," terang Amiruddin.

Dikatakan Amiruddin, tindakan tegas diambil karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi pada tahun ini kota Palembang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games bersama Jakarta.

Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2015 tantang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, Pemkot kini benar-benar akan menegakkan aturan yang sudah lebih dari '2 tahun tidur' dan tidak ada tindakan. Tidurnya Perda ini membuat masyarakat yang tidak memiliki kesadaran semakin merajalela membuang sampah di sembarang tempat, termasuk aliran sungai.

"Untuk sementara waktu sebagai action, pemerintah kota melalui DLHK telah mengeluarkan surat tugas khusus dari Wali Kota. Petugas ini akan patroli khusus tentang sampah, jadi sampai sekarang baru kita berikan teguran secara lisan dan setelah semua fasilitas lengkap aturan juga akan kita berlakukan," sambungnya.

Sebelum mengambil tindakan tegas, Amiruddin mengaku lambatnya penerapan aturan yang sudah disahkan sejak 2015 lalu karena belum adanya fasilitas lengkap sebagai sarana pendukung. Namun, untuk tahun ini dirinya menilai masyarakat Palembang telah siap untuk diberlakukannya Perda tentang sampah.

"Tahun 2018 kita sudah menganggarkan kendaraan angkut sampah dan tempat sampah untuk diletakkan di titik-titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di pemukiman warga. Permasalahannya selama ini, masyarakat banyak yang menolak di daerah mereka ada TPS untuk menghindari sampah liar, tetapi itu akan tetap kita cari solusinya," sambungnya lagi.

Kedati demikian, masih ada masyarakat yang secara tegas menolak dan merasa keberatan terhadap aturan ini. Mereka menilai pemerintah kota (Pemkot) belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menanggulangi persoalan sampah.

"Gimana kita mau jaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya, orang tempat pembuangan sampah juga belum ada, fasilitas belum mendukung. Ya tentu masyarakat keberatan lah kalau fasilitas belum ada, tapi tiba-tiba mau pidana dan denda masyarakatnya sendiri," kata seorang warga, Yusuf Firman.
(asp/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed