DetikNews
Rabu 20 Desember 2017, 11:02 WIB

Sidang Eksepsi Novanto

Pengacara: USD 7,3 Juta untuk Novanto Tak Ada di Dakwaan Sebelumnya

Faiq Hidayat, Tsarina Maharani - detikNews
Pengacara: USD 7,3 Juta untuk Novanto Tak Ada di Dakwaan Sebelumnya Setya Novanto tampak menyimak eksepsi yang dibacakan tim penasihat hukumnya (Foto: Faiq Hidayat/detikcom)
FOKUS BERITA: Sidang Setya Novanto
Jakarta - Setya Novanto didakwa menerima USD 7,3 juta terkait dengan proyek e-KTP. Namun tim penasihat hukum Novanto menilai angka itu tidak masuk dalam perhitungan BPKP.

"Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto dan Andi Rp 2,3 triliun kerugian negara ini sesuai hasil penghitungan BPKP. Akan tetapi kerugian negara, BPKP tidak memperhitungkan penerimaan uang sebagai berikut 7,3 juta dolar atau setara Rp 94 miliar untuk terdakwa," kata pengacara Novanto, Maqdir Ismail, saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).


Maqdir juga menyebutkan tak ada angka USD 7,3 juta untuk Novanto dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Padahal menurutnya, dakwaan dengan format splitsing seharusnya peristiwa pidananya sama karena perbuatan para terdakwa disebut bersama-sama.

Selain itu, Maqdir juga menyebut ada 2 nama baru yang muncul dalam dakwaan Novanto yang menerima uang yaitu Charles Sutanto Ekapradja sebesar USD 800 ribu dan Tri Sampurna sebesar Rp 2 juta. Menurut Maqdir, dengan adanya penambahan itu membuat perhitungan kerugian keuangan negara menjadi tidak sesuai.

"Mengacu dakwaan Irman tidak ada penerimaan USD 7,3 juta untuk Setya Novanto, Charles USD 800 ribu dan Tri Sampurno Rp 2 juta rupiah. Ditambahkan di atas kerugian Rp 2,4 triliun sehingga demikian kerugian negara 2,3 triliun tidak sesuai kerugian negara penghitungan BPKP mengalami kelebihan Rp 105 miliar," ujar Maqdir.

[Gambas:Video 20detik]



Menurut Maqdir, penghitungan kerugian negara harus jelas serta ada kepastian hukum. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kerugian keuangan negara yang harus memenuhi unsur delik.

"Selain itu, berdasarkan putusan MK kerugian negara pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor kerugian negara kata lain kerugian negara harus memenuhi unsur delik atau menyalahi kewenangan. Putusan MK mengubah delik formil menjadi materil harus dibuktikan perbuataan merugikan negara," ucap Maqdir.
(fai/dhn)
FOKUS BERITA: Sidang Setya Novanto
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed