Penolakan Ustaz Somad, Komnas HAM Analisa Laporan Soal Arya Wedakarna

Faiq Hidayat - detikNews
Selasa, 19 Des 2017 07:28 WIB
Anggota DPD Bali Arya Wedakarna (Foto: dok. FB/Fanpage dr. Arya Wedakarna)
Jakarta - Lembaga Adat Melayu Riau melaporkan anggota DPD Bali Arya Wedakarna dan empat organisasi kemasyarakatan ke Komnas HAM. Laporan ini berdasarkan penolakan yang dilakukan pihak-pihak tersebut terhadap Ustaz Abdul Somad di Bali.

"Kami datang ke sini untuk melaporkan 4 ormas, Laskar Bali, Ganaspati, Patriot Garuda Nusantara (PGN), Shandi Murti, lalu personalnya adalah Arya Wedakarna," ujar kuasa hukum Lembaga Adat Melayu Riau, Kapitra Ampera, di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Senin (18/12).

Selain Arya, Kapitra mengatakan terdapat enam nama yang dilaporkan, yaitu I Gusti Agung Nugraha Harta sebagai pimpinan perguruan Sandhy Murti; Arif, anggota Sandhi Murti; Mocka Jadmika; Jemima Mulyadari; Ketua PGN Agus Priyadi; dan Sekjen Laskar Bali, Ketut Ismaya.

"Dugaan kejahatan manusia dengan melakukan persekusi dengan melakukan merendahkan harkat dan martabat Ustaz Somad dengan menghalang-halangi Ustaz Abdul Somad untuk bergerak di wilayah Republik Indonesia," ujar Kapitra.


Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan pihaknya masih menganalisa laporan tersebut. Menurut Ulung, Komnas HAM bekerja berdasarkan bukti dan fakta. Setelah itu diputuskan apakah laporannya akan ditindaklanjuti atau tidak.

"Saya kira belum berani berkomentar kasusnya. Tetapi memang standar kami dipengaduan akan ada analisa terlebih dahulu, apakah terkait statusnya seperti apa begitu, apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak itu yang bisa saya komentar," ujar Beka Ulung saat dihubungi detikcom, Senin (18/12/2017).

Ustaz Somad sebelumnya sempat mendapatkan penolakan oleh ormas Bali pada 8 Desember 2017. Penolakan ini terjadi saat Ustaz Somad akan melakukan dakwah di Bali.


Terkait tudingan status-status kontroversial berbau SARA di media sosial, Arya menyatakan status-statusnya tidak pernah menyebut nama oknum, kelompok agama, atau komunitas tertentu. Ia menjelaskan niatnya adalah mendapatkan klarifikasi terkait latar belakang terjadinya penolakan.

"Dalam status Facebook saya, saya tidak pernah menyebut nama oknum, kelompok agama, atau komunitas-komunitas. Justru saya meminta klarifikasi ke semua pihak, kenapa ada penolakan," ucap Arya.

"Sisanya imbauan untuk masyarakat Bali waspada akan bahaya gerakan anti-Pancasila. Bisa jadi itu PKI atau HTI yang sudah dibubarkan atau malah gerakan separatis. Diperiksa saja (media sosialnya), saya tidak pernah menyebut nama oknum atau kelompok," sambung Arya.


Arya mengisahkan Bali memiliki sejarah kelam, seperti Bom Bali I dan Bom Bali II, ditambah teror ISIS pada 2016.

"Bali memiliki sejarah kelam, seperti Bom Bali I dan II, tahun 2016 ada teror ISIS di Buleleng, dan ada beberapa kasus pelecehan pecalang Bali dan kasus pelecehan agama Hindu yang belum tuntas. Sebagai pejabat negara, saya meminta semua waspada, apalagi Bali masih berduka karena erupsi Gunung Agung," pungkas Arya. (fai/rna)