Pemprov DKI Didesak BPK Segera Tuntaskan Kasus Lahan Cengkareng

Mochamad Zhacky - detikNews
Rabu, 06 Des 2017 09:25 WIB
Foto: Sandiaga Uno di Balai Kota (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menuntaskan penagihan atas pembayaran pengadaan lahan di Cengkareng Barat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan proses pengembalian pembayaran selesai sebelum bulan Mei 2018.

"Jadi kelanjutannya kemarin kita melakukan proses hukum, upaya penagihan. BPK meminta kami maksimal," kata Sandiaga saat dimintai konfirmasi, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Sandiaga memastikan lahan tersebut merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Kata dia, setelah proses pengembalian selesai akan ditentukan peruntukan lahan seharga Rp 668 miliar itu.

"(Lahan Cengkareng Barat) sekarang ini masih tercatat di DKPKP (Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta). (Pengembalian pembayaran) harus selesai sebelum WTP tahun depan, bulan Mei. Nanti kita tentukan aset ini mau diperuntukan seperti apa," terang Sandiaga.


Polemik pengadaan lahan di Cengkareng Barat berawal ketika Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta membeli lahan tersebut dengan harga Rp 668 miliar. Lahan itu dibeli dari seorang warga bernama Toeti Noelzar Soekarno pada 2015 lalu.

Namun, setelah ditelusuri, lahan tersebut ternyata juga tercatat sebagai aset milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Pihak Pemprov kemudian meminta mediasi dengan Toeti.


Tapi Toeti bersikeras bahwa lahan itu miliknya. Hingga kemudian dia menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah melewati tahap persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan Toeti. Pemprov DKI diberikan kewenangan menagih pembayaran sebesar Rp 668 miliar ke Toeti. (zak/ams)