Guru Cubit Siswa Dipolisikan, Komisi X Imbau Polisi Jadi Mediator

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jumat, 01 Des 2017 13:07 WIB
Guru Malayanti yang dipolisikan karena mencubit siswa. (Zulkipli/detikcom).
Jakarta - Kasus guru yang dipolisikan murid hanya karena mencubit di Wajo, Sulawesi Selatan, menjadi pembicaraan. Komisi X DPR meminta agar masalah ini tidak dibawa ke ranah hukum, melainkan cukup dibicarakan secara kekeluargaan.

"Saya mengimbau setiap orang tua atau murid bisa menahan diri, untuk saling menghormati profesi guru. Sebab, walau bagaimanapun, ada keterbatasan dari setiap manusia, termasuk seorang guru," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (1/12/2017).

Politikus Gerindra ini menilai ada kurangnya rasa hormat-menghormati dalam kasus guru Malayanti ini. Sutan meminta agar kasus hukum guru SMAN 3 Wajo itu tidak diteruskan.

"Seharusnya masalah ini cukup diselesaikan secara musyawarah, bijak dalam memahami satu sama lain, karena masalah di pembelajaran lebih baik kita kedepankan rasa kekeluargaan dibanding menempuh jalur hukum," tuturnya.


"Saya berharap kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah bisa berperan aktif melakukan mediasi antara guru dan orang tua," imbuh Sutan.

Dia juga meminta agar pengawasan proses belajar-mengajar ke depan dievaluasi supaya lebih baik lagi, termasuk dalam meningkatkan pembinaan psikologi kepada guru.

Sementara itu, anggota Komisi X dr Sofyan Tan menyoroti soal perhatian orang tua masa kini yang berlebihan kepada anak. Menurut dia, saat orang tua sudah sepakat menitipkan anak di sekolah, itu berarti mereka harus mau menerima tindakan disiplin yang diterapkan guru, selama hal tersebut masih dalam kategori mendidik.

"Kan konsekuensinya harus mengikuti pelajaran, mau untuk mengikuti disiplin, dan aturan sampai ada punishment. Sekarang ini kan hukuman yang diberikan itu jarang menggunakan kekerasan karena ada perubahan metode belajar," tutur Sofyan saat dihubungi terpisah.


Dia mengatakan terkadang memang tidak terhindari guru menjadi emosional karena anak murid yang sikap nakalnya sudah kelewat batas. Menurut Sofyan, teguran fisik bila tidak melukai tak bisa diartikan sebagai bentuk penyiksaan.

"Marah sebagai upaya untuk anak memperbaiki diri itu sah-sah saja, kecuali dengan kata-kata yang kasar. Kasus di Sulsel, mungkin guru gemas sehingga mencubit, bukan berati sampai meninggalkan luka. Tapi tidak jarang, kesadaran orang tua tidak ada bahwa itu konsekuensi pendidikan," paparnya.

Seharusnya orang tua melakukan klarifikasi terlebih dahulu bila sang anak melaporkan telah mendapat sanksi fisik di sekolah. Sebelum sampai ke pihak kepolisian, terlebih dahulu masalah itu diselesaikan bersama kalangan internal sekolah.

"Kadang kita sayang anak, anak melaporkan agak berlebihan. Harusnya ada klarifikasi, harus ada pertemuan dengan kepala sekolah. Biasanya setiap sekolah ada aturan, si anak harus patuhi," ucap Sofyan.

"Misalnya tidak boleh bawa ponsel, itu kan aturan yang disiapkan sekolah, anak ke sekolah belajar, bukan main ponsel. Apalagi dikhawatirkan malah melihat hal-hal atau konten negatif," sambungnya.

Sofyan juga mengatakan pencubitan dalam konteks mendidik tidak berarti melanggar UU Perlindungan Anak. Apalagi guru juga memiliki hak perlindungan yang sama-sama tercantum dalam undang-undang.

Untuk itu, dia mengimbau kepada polisi agar tidak mudah menerima laporan terkait tindakan belajar-mengajar terlebih dahulu. Polisi, disebut Sofyan, justru harus menjadi mediator atau penengah.

"Guru melakukan pencubitan dalam konteks mendidik tidak melanggar UU Perlindungan Anak. Baiknya polisi mengembalikan ke kepala sekolah. Di sekolah ada dewan guru, bisa diputuskan apakah guru itu salah," kata politikus PDIP itu.

Dalam kasus ini, Sofyan meminta polisi tidak meneruskan perkara hukum guru Malayanti. Kecuali memang ada luka fisik serius akibat pencubitan tersebut.

"Bukan hanya kejadian ini, bahwa itu seluruh polisi boleh saja terima laporan, tapi harus sebagai mediator, dianjurkan agar diselesaikan secara internal dulu. Nanti semua guru jadi nggak berani mendidik anak-anak, bisa buat anak manja," imbau Sofyan.

Kasus yang terjadi di Wajo itu, menurutnya, kerap dilaporkan guru-guru kepada Komisi X saat anggota dewan reses turun ke lapangan. Para guru, disebut Sofyan, merasa sangat khawatir dalam melakukan pengajaran atau saat hendak memberi hukuman kepada anak yang bandel.

"Beda cara orang tua dulu dan sekarang memandang hal ini. Makanya, kalau polisi tidak mudah menerima aduan seperti ini, tidak akan membuat banyak yang mengadu seperti ini," sebut dia.

Dalam pembinaan murid-murid, sekolah memiliki jenjang aturan. Mulai wali kelas, bagian konseling, hingga kepala sekolah. Bila polisi selalu menanggapi pelaporan terhadap guru, komisi yang membidangi pendidikan itu khawatir akan membuat guru tidak lagi nyaman mengajar karena dihantui rasa ketakutan.


Untuk itu, Sofyan mengimbau perlu ada revisi UU Perlindungan Anak serta UU Guru dan Dosen. Sebab, permasalahan ini, ujarnya, hanya diatur secara sekilas dan tidak dijabarkan lebih rinci.

"Kami sepakat bahwa jangan ada multitafsir terhadap UU Perlindungan Anak. Itu jangan multitafsir, jadi pasal karet bagi polisi menetapkan, membuat perasaan tidak senang itu kan pasal karet," tegas Sofyan.

"Polisi harus hati-hati karena pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa. Kalau anak-anak tidak dididik secara disiplin, sesuka hati, bisa merusak tatanan pembinaan generasi ke depan," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, guru Malayanti dipolisikan karena mencubit siswanya yang bermain HP saat kelas kewirausahaan. Kasus ini menimbulkan sejumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Wajo. Mereka meminta agar Guru Malayanti dibebaskan dari segala tuduhan. (elz/tor)