DetikNews
Rabu 22 November 2017, 17:20 WIB

TII: Penghambat Pemberantasan Korupsi karena Hukuman Kurang Tegas

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
TII: Penghambat Pemberantasan Korupsi karena Hukuman Kurang Tegas survei persepsi publik yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII)/ (Foto: Aditya Fajar/detikcom)
Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan hasil survei persepsi korupsi 2017. Masalah pemberantasan korupsi di tanah air karena hukum yang tidak tegas.

"Dari segi faktor penghambat pemberantasan korupsi didapat skor 61.5 menganggap korupsi bukan dianggap sebagai masalah penTIIng. Dan 65.8 lainnya beranggapan hukuman pidana tidak tegas," kata manager riset TII Wawan Heru Suyatmiko, di Meridien Hotel, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Wawan beranggapan bahwa hal itu terjadi karena tingkat paparan pemberantasan korupsi di kalangan pelaku usaha yang belum merata. Terlebih afirmasi pelaku usaha terhadap regulasi pemberantasan korupsi.

"Hasilnya 3 dari 10 pelaku usaha tidak mengetahui Sosialisasi dan pendampingan input data Aksi (Stranas) PPK Tahun 2017. Dan hanya 5 dari 10 pelaku usaha yang mengetahui adanya UU Tipikor," jelas Wawan.

Wawan menambahkan, dari segi integritas KPK sebagai lembaga antikorupsi dipercaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

"Sedangkan partai politik dianggap mempunyai peran dan tata kelola terhadap pencegahan serta pemberantasan korupsi yang rendah," imbuhnya.

Dalam pemaparannya, penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari mengatakan rendahnya pemahaman korupsi bukan masalah penting dalam dunia usaha dikarenakan edukasi publik yang tidak merata.

"Itu terjadi tidak tiba-tiba, bahwa kita dalam kondisi tidak balance fokus kita ada di pemberantasan korupsi publik. Tapi di sektor swasta tidak," ujarnya.

Tsani mencontohkan Singapura yang telah menjalankan edukasi anti korupsi secara utuh kepada masyarakatnya. Sehingga pencegahan bribe atau suap bisa dihindarkan.

"Ketika kita menjalani dunia usaha di publik kita belajar dari mana-mana, di swasta mungkin boleh , tapi di negeri tidak jadi opsional jadi penting tidak penting. Di Singapura sejak negara itu berdiri sudah diedukasi secara utuh budaya antikorupsi," jelasnya.
(adf/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed