Ketua KPK: Pak Ganjar, Maaf Bupati Klaten Terpaksa 'Urusan' di Sini

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 31 Okt 2017 10:27 WIB
Workshop di KPK yang dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom)
Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menyinggung tentang para kepala daerah yang meneken pakta integritas tapi tetap saja terjerat KPK. Contohnya, Bupati Klaten Sri Hartini dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

"Contoh banyak sudah kita lihat, Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo) waktu itu mendampingi banyak kepala daerah, mungkin hampir seluruh kepala daerah di Jawa Tengah menandatangani pakta integritas di KPK ini. Kemudian tidak lama kemudian, mohon maaf, Ibu Bupati Klaten yang ikut tanda tangan di sini terpaksa berurusan dengan KPK," kata Agus di auditorium KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Hal itu disampaikan Agus saat workshop tentang pembangunan budaya integritas bagi kepala daerah beserta wakilnya, legislatif, dan eksekutif se-Jawa Tengah. Turut hadir dalam acara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi, serta Ketua Tim Klop-Aph (Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemerintahan Daerah dan Aparat Penegak Hukum) Ryan Herviansyah Utama.

Agus juga bercerita saat dirinya ikut mendampingi Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti untuk mengumpulkan jajarannya menandatangani pakta integritas. Namun, tak lama setelah itu, Ridwan harus berurusan dengan KPK.

"Contohnya banyak, saya pribadi mendampingi, Pak Gubenur Bengkulu, pada waktu dia mengumpulkan jajarannya, tidak lama kemudian Pak Gubernur berurusan dengan KPK," tuturnya.

Yang terbaru, Agus mencontohkan kasus yang menyeret Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Dua hari sebelum terkena operasi tangkap tangan KPK, Presiden Jokowi bahkan telah mewanti-wanti kepala daerah untuk lebih berhati-hati.

"Yang paling terakhir, baru dua hari sebelumnya Bapak Presiden wanti-wanti kepada seluruh bupati, gubernur, kemudian dua hari berikutnya salah satu bupati dari Nganjuk berurusan dengan KPK," ujarnya.

Karena itu, Agus berharap workshop pembangunan budaya integritas ini tidak sekadar seremonial. Dia ingin setiap kegiatan dapat diikuti dengan sepenuh hati dan menjadi momentum perubahan bagi setiap kepala daerah.

"Saya hanya wanti-wanti berpesan, mohon tidak seremonial itu dilakukan mohon sepenuh hati, dilakukan dari hati nurani yang paling dalam, kita ingin berubah," imbuhnya. (knv/dhn)