DetikNews
Jumat 20 Oktober 2017, 19:15 WIB

3 Tahun Jokowi, ICW Ingatkan Pemerintah KIS Sarat Potensi Korupsi

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
3 Tahun Jokowi, ICW Ingatkan Pemerintah KIS Sarat Potensi Korupsi Ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - ICW mengkritisi program unggulan pemerintahan Jokowi-JK yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurut ICW, program itu sarat akan potensi korupsi.

"Setidaknya ada 26 kasus korupsi terkait dana jaminan kesehatan dengan kerugian negara mencapai Rp 62 miliar. Padahal di tahun sebelumnya, 2010 - 2013, kasus korupsi dana jaminan kesehatan cenderung sedikit," kata peneliti ICW Siti Juliantari di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-KIS yang mencapai 181,2 juta jiwa di seluruh Indonesia dan anggaran dana yang dialokasikan tak tanggung-tanggung Rp 37,79 triliun pada 2016. Siti melihat potensi besar terjadinya korupsi.

"Contoh kasus korupsi dana jaminan kesehatan yang belum lama mencuat adalah Korupsi Bupati Subang, Ojang Sohandi yang menggunakan dana jaminan kesehatan untuk membayar utang kampanye sebelum menjadi bupati. Belum lagi potensi kecurangan dari implementasinya seperti petugas fasilitas kesehatan, BPJS maupun perusahaan obat," jelas Siti.

"Kecurangan yang paling sulit untuk diawasi publik terkait klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Diduga klaim ini sering kali dinaikkan (up coding) agar rumah sakit mendapatkan penggantian uang lebih besar," tambahnya.

Ironisnya, menurut Siti, meski mayoritas publik tahu potensi korupsi yang ditimbulkan dari dana kesehatan yang diberikan namun pelayanan kesehatan yang disediakan tak lebih baik.

"Akibatnya pelayanan yang diterima masyarakat buruk sebagai contoh seperti di Tangerang. Pasien rawat jalan yang mengambil nomor antrean di loket BPJS Kesehatan RSUD Tangerang mencapai 600 orang per hari akibatnya pasien harus lama mengantre dan kamar rawat inap sering sekali penuh. Di RS Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan mengaku kewalahan atas lonjakan pasien BPJS karena fasilitas kesehatan yang ada di RS tersebut tidak dapat memenuhi semua pasien BPJS yang mendaftar," kata Siti menutup pembicaraan.
(adf/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed