DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 21:07 WIB

3 Tahun Jokowi-JK, Gerindra Beri Nilai Merah di Aspek Demokrasi

Hary Lukita Wardani - detikNews
3 Tahun Jokowi-JK, Gerindra Beri Nilai Merah di Aspek Demokrasi Foto: Ahmad Riza Patria (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memberi catatan merah untuk aspek demokrasi di 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Namun Riza menilai pembangunan infrastruktur cukup positif.

"Ya dari tiga tahun Jokowi, konsentrasi Pak Jokowi ada yang positif, diantaranya membangun infrastruktur. Tapi masalahnya pembangunan infrastruktur itu tidak semuanya tepat arah dan tepat sasaran. Membangun infrastruktur itu membutuhkan dana yang besar, lokasi titik harus disesuaikan," ujar Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Riza menuturkan jangan sampai pembangunan infrastruktur memakan biaya yang mahal dan terbengkalai. Hal ini karena anggaran yang digunakan kurang.

"Jangan sampai nanti kejadian pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang mahal, mangkrak. Karena tidak didukung anggaran yang cukup," kata dia.

Anggota Komisi II DPR ini memberikan catatan merah untuk Jokowi dalam aspek demokrasi. Pasalnya pemerintah memaksakan presidential threshold 20 persen.

"Kalau dari aspek demokrasi, menurut kami luar biasa. Menurut kami ini catatan merah ya. Konstitusi pemilu misalnya, pemerintah memaksakan presidential threshold 20 persen, ini sangat melanggar. Melanggar hak demokrasi, keadilan, melanggar hak yang sama, melanggar konstitusi," ungkap dia.

Riza memandang kebijakan Jokowi-JK yang memaksakan presidential threshold 20 persen berbahaya. Hal ini karena pemerintahan Jokowi-JK sudah masuk di 2 tahun terakhir.

"Justru ini sangat berbahaya, memasuki dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, memasuki tahun politik harusnya pemerintah lebih akomodatif, membangun sinergitas antarlembaga, antarparlemen, antarfraksi. Pemerintah harusnya membangun kebersamaan, persaudaraan, bukan mengambil jarak, bukan dengan mudah membeda-bedakan," terang dia.

"Dengan keluarnya presiden threshold dan perppu itu sudah membatasi, itu membangun jarak namanya. Dengan keluarnya Perppu itu membatasi dan membangun jarak ya, jadi tidak baik ya. Dua hal ini berbahaya ya untuk berbangsa dan bernegara apalagi ini memasuki tahun politik," lanjutnya.

Lebih lanjut, Riza menyarankan pemerintah untuk melakukan program jangka menengah dan pendek. Misal seperti masalah sembako, pengangguran dan tingginya harga listrik.

"Yang harus dilakukan selain program jangka panjang, adalah program jangka menengah dan pendek. Sekarang pemerintah harus menangani masalah yang ada di depan, masalah sembako, masalah tingginya listrik, pengangguran, sulitnya lapangan pekerjaan. Itu masalah yang harus diatasi," tutupnya.
(lkw/nvl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed