DetikNews
Selasa 17 Oktober 2017, 09:48 WIB

Pascapelantikan Anies-Sandi, Bagaimana Kelanjutan Reklamasi?

Jabbar Ramdhani - detikNews
Pascapelantikan Anies-Sandi, Bagaimana Kelanjutan Reklamasi? Komisi IV DPR RI saat sidak ke Pulau D, C, dan G di kawasan reklamasi Teluk Jakarta, Jumat (24/3) (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam masa kampanye, keduanya kerap menyatakan sikap penolakan terhadap rencana reklamasi di Teluk Jakarta.

Sebelum berangkat menuju tempat pelantikan, Anies sendiri menegaskan kebijakannya soal reklamasi Teluk Jakarta tetap sesuai dengan janji kampanye. Dia mengatakan akan melaksanakan semua janji kampanye.

"Janjinya apa dulu? Kita laksanakan semua janji," kata Anies singkat di rumahnya di Jalan Lebak Bulus Dalam II, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2017).


Saat kampanye Pilgub DKI, Anies selalu menegaskan dirinya menolak reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, reklamasi Teluk Jakarta menyengsarakan nelayan. Saat kampanye dalam acara Parade Nelayan Menolak Reklamasi di Cilincing, Jakarta Utara, Anies sempat menegaskan janji kampanyenya itu.

"Itu artinya para nelayan yang paling merasakan dampak dari reklamasi. Lebih dari 15 ribu nelayan di Jakarta merasakan dampak reklamasi. Kita ingin Jakarta melindungi semuanya, bukan hanya sekelompok orang," imbuh Anies saat menghadiri acara Parade Nelayan Tolak Reklamasi di Cilincing, Jakarta Utara, saat masa kampanye Pilgub DKI, Rabu (8/2) lalu.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono (Soni) meminta Anies-Sandi selaku Gubernur-Wagub DKI Jakarta memiliki kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat. Menurutnya, tak boleh ada pertentangan antara pemda dan pemerintah pusat, termasuk soal reklamasi.


"Daerah bagian integral pemerintah pusat, tidak bisa dipisahkan dengan nasional. Prinsip pemerintahan itu bahwa tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Jadi, kalau pemerintah ke utara, daerah tidak bisa ke selatan. Pemerintah daerah tidak bisa macam-macam, oposisi," ujar Soni soal kebijakan reklamasi kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Di sisi lain, Soni mengatakan kebijakan pemerintah pusat harus dijalankan dengan juga mengakomodasi kepentingan lokal dalam APBD. Kemendagri, menurutnya, akan menyupervisi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.

"Jadi hampir tidak mungkin daerah bertentangan dengan pusat, karena itulah tugas saya sebagai Dirjen Otda melakukan supervisi dan membina supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah," sambungnya.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut menyebut pencabutan itu dilakukan sejak Kamis (5/10) lalu.

"Saya sudah tanda tangani (pencabutan moratorium) pada hari Kamis (5/10) karena semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah," kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/10).


Luhut mengaku telah mengirimkan surat itu ke Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, disebut Luhut, menyampaikan ucapan terima kasih.

"Kan sudah saya kirimkan, Pak Gubernur (Djarot) bilang makasih," sebut Luhut.
(jbr/lkw)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed