DetikNews
Kamis 12 Oktober 2017, 17:59 WIB

Anggaran Densus Tipikor Rp 2,6 T, Fadli: Serahkan ke Komisi III

Hary Lukita Wardani - detikNews
Anggaran Densus Tipikor Rp 2,6 T, Fadli: Serahkan ke Komisi III Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Foto: Pool)
Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut anggaran untuk densus tipikor hingga Rp 2,6 trilun. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerahkan seluruh prosesnya ke Komisi III.

"Ya prinsipnya kan kita juga mendukung Polri dalam menegakkan hukum termasuk terkait dengan pemberantasan korupsi. Tapi mengenai anggaran detailnya saya kira biarlah itu menjadi domain dari Komisi III," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Fadli menjelaskan biarlah hal tersebut dibicarakan di Komisi III sebagai mitra kerjanya. Namun ia menekankan pada prinsipnya mendukung setiap upaya penegakan hukum.

"Dibicarakan sebagai mitra kerja mereka (Komisi III) mendalami. Nanti kita lihat lah hasilnya yang jelas prinsipnya kita mendukung setiap upaya penegakkan hukum dan jangan sampai masalah korupsi itu hanya satu institusi saja seolah-olah begitu," ucap Fadli.

"Ini pekerjaan besar yang juga melibatkan institusi-institusi lain termasuk Polri dan Kejaksaan Agung tentu saja juga KPK," lanjutnya.

Politikus Gerindra ini menekankan soal koordinasi antar institusi agar tidak ada tumpang tindih dengan yang lainnya. Karena pencegahan tindak pidana korupsi itu juga menjadi tugas Polri dan Kejaksaan selain KPK.

"Ya itu kan ada koordinasi diantara mereka, karena kan itu menjadi tugas utama juga dari Polri dan kejaksaan juga disamping KPK. Jadi perlu koordinasi," ucapnya.

Sebelumnya, Tito menjelaskan detail pembentukan Densus Tipikor dalam rapat bersama Komisi III DPR. Tito menjelaskan soal anggaran yang mencapai Rp 2,6 triliun hingga struktur Densus Tipikor.


"Total semuanya Rp 2,6 T. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan kedua sudah kami sampaikan ke Presiden pada saat paripurna dua bulan lalu dan beliau meminta kalau sudah ada konsep dipaparkan ke ratas. Kami ajukan surat permohonan paparan di ratas diikuti kementerian dan lembaga lainnya," kata Tito.
(lkw/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed