DetikNews
Rabu 11 Oktober 2017, 18:29 WIB

Kemenhub Harap Otoritas Pelabuhan Lebih Sigap Tangani Kecelakaan Kapal

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Kemenhub Harap Otoritas Pelabuhan Lebih Sigap Tangani Kecelakaan Kapal Sosialisasi Kemenhub soal penanganan kecelakaan kapal (M Nur Abdurrahman/detikcom)
Makassar - Kemenhub berharap otoritas pelabuhan dan syahbandar lebih sigap menangani jika ada kecelakaan kapal. Makin cepat ditangani, makin cepat masalah diatasi.

Kemenhub berharap Mahkamah Pelayaran berperan aktif menciptakan keselamatan pelayaran dengan sosialisasi Instruksi Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2017 soal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) jika terjadi kecelakaan kapal. Hal ini disampaikan pada para petugas kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, Marine Inspector se-Indonesia Timur di Hotel Santika, Makassar, Rabu (11/10/2017).

Sekjen Kemenhub Sugihardjo menyebutkan setiap terjadi kecelakaan kapal harus diteliti apa penyebabnya. Apakah terkait kode etik pelautnya, petugas atau human error atau penyebab lainnya. Oleh karena itu, petugas Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan tidak boleh salah dalam membuat BAPP yang dilaporkan ke Dirjen Perhubungan Laut dan Mahkamah Pelayaran.

"Seperti dalam kasus kriminal, jika TKP sudah acak-acakan maka petugas Reskrim akan kesulitan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Demikian pula dalam pembuatan BAPP, kalau pembuatannya tidak akurat atau salah prosedur tentunya akan membuat Mahkamah Pelayaran akan kesulitan dalam melakukan pemeriksaan lanjutan," ujar Sugihardjo.

Sugihardjo menambahkan, dengan sosialisasi dan Bimbingan Teknis tata cara pembuatan BAPP, petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak lagi gamang ketika membuat BAPP. Mereka nanti bisa bersinergi setiap terjadi kecelakaan dengan melaporkan ke Dirjen Perhubungan Laut dan Mahkamah Pelayaran.

"Kita tidak mau petugas KSOP tidak melapor karena takut dianggap salah ketika terjadi banyak kecelakaan, sehingga kita tidak dapat data otentik dan akurat, makanya saya tekankan kita tidak fokus mencari kesalahan, tapi kita fokus bagaimana mencari penyebab kecelakaan agar tidak terulang," tutur Sugihardjo.

Sementara, Ketua Mahkamah Pelayaran Sugeng Wibowo menyebutkan jika terjadi kecelakaan kapal harus segera dilaporkan nakhkoda kapal hari itu juga kepada petugas Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Setelah itu dalam 3 hari setelah kecelakaan kapal segera dilaporkan ke kantor pusat Kemenhub agar dilakukan percepatan, untuk pemeriksaan pendahuluan 5 hari setelah pelaporan.

"Sesuai yang termaktub di UU, kecelakaan kapal yaitu tabrakan, tenggelam, kandas dan terbakar, kira-kira kecenderungannya membahayakan orang, muatan dan lingkungan maka harus segera dilapor ke Dirjen Perhubungan Laut dan Mahkamah Pelayaran," tutup Sugeng.
(mna/fay)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed