DetikNews
Jumat 22 September 2017, 17:33 WIB

Rawan Kriminalisasi Perempuan, Pasal 484 soal Zina Diminta Dihapus

Dwi Andayani - detikNews
Rawan Kriminalisasi Perempuan, Pasal 484 soal Zina Diminta Dihapus Diskusi Pasal Perzinaan di gedung Dewan Pers. (Dwi/detikcom)
Jakarta - Komnas Perempuan meminta pasal perzinaan dalam Pasal 484 ayat 1 huruf e Revisi Undang-Undang KUHP dihapus. Sebab, pasal itu dinilai memiliki dampak mengkriminalkan kelompok-kelompok rentan, terutama perempuan korban pemerkosaan.

"Pengaturan pasal ini dihapus dan kembali pada pengaturan yang semula sesuai dengan KUHP. Karena pasal ini memiliki dampak yang pada akhirnya mengkriminalkan kelompok-kelompok rentan lainnya. Terutama korban pemerkosaan di mana sistem hukum belum cukup mumpuni untuk melindungi mereka," ujar komisioner Komnas Perempuan Siti Nur Herawati di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

Menurut Siti, Pasal 484 akan menimbulkan banyak korban perempuan korban pemerkosaan. Sebab, mereka akan dianggap melakukan persetubuhan dengan laki laki yang tidak memiliki ikatan yang sah.

"Maka, dengan pengaturan pasal ini, paling banyak nanti perempuan korban perkosaan, yang akan dikriminalkan karena dianggap melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan," ujar Siti.

Siti mengatakan pengaturan tentang perzinaan harus kembali pada peraturan Pasal 284 KUHP. Pasal 284 itu diperuntukkan bagi orang yang berzina yang telah memiliki ikatan perkawinan.

"Dihapuskan dan kembali ke pengaturan semula. Pengaturan semula, Pasal 284 ini hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah terikat perkawinan, dua duanya atau salah satunya," kata Siti.

Menurutnya, larangan perzinaan dapat dilakukan dengan berbagai hal, tidak hanya melalui jalur pidana, tapi juga dengan edukasi kepada masyarakat atau pendidikan kesehatan reproduksi.

"Untuk mencegah supaya masyarakat tidak melakukan penzinaan, bukan dengan pengaturan pidana. Tetapi melalui pendidikan yang mengenalkan kesehatan reproduksi, sehingga setiap insan mempunyai pengetahuan yang cukup. Dan perbaikan mekanisme hukum untuk melindungi perempuan dan anak," ujarnya.

Berikut bunyi Pasal 484 ayat (1) huruf e RUU KUHP:

Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana 5 tahun penjara.
(idh/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed