detikNews
Jumat 22 September 2017, 11:47 WIB

Beda dengan Djarot, Begini Cerita Ahok Tolak Pilgub Lewat DPR

Aditya Mardiastuti - detikNews
Beda dengan Djarot, Begini Cerita Ahok Tolak Pilgub Lewat DPR Ahok dan Djarot (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipilih DPRD, lewat revisi UU Nomor 29/2017. Padahal, tiga tahun lalu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tegas menolak pemilihan melalui DPRD.

Penolakan Ahok itu diungkapkan saat ramai pembahasan wacana DPR mengembalikan Pilkada ke DPRD melalui Revisi UU Pilkada. Ahok yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terang-terangan menyatakan tak setuju dengan mekanisme Pilkada lewat DPRD. Alasannya kepala daerah berpotensi jadi 'sapi perah' yang leluasa diperas anggota dewan.

"Bukan cuma rawan korupsi, tapi akan kongkalikong, bermain. (Kepala daerah) Akan jadi 'sapi perah' (DPRD)," kata Ahok saat ditanya wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2014).

Baca Juga: Ahok: Pilkada Harusnya Langsung Saja, Kalau Tidak Oknum DPRD Kaya Semua!

Alasan lain bagi Ahok ialah Pilkada lewat DPRD menyebabkan ongkos politik lebih mahal. Selain itu, Ahok juga tak mau ditekan dan diintervensi DPRD.

"Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol dari oknum DRPD. Dikit-dikit dipanggil, tanggung jawab lagi semua. Dijajah lagi kayak dulu. Kalau zaman Pak Harto kan gampang, satu partai. Kalau sekarang, ada banyak partai ya mati," ujarnya.

Sikap tegas itu ditunjukkan Ahok dengan keluar dari Gerindra. Pasalnya sistem pemilihan Gubernur lewat DPRD ini diusung oleh Koalisi Merah Putih yang digawangi partai-partai pengusung Prabowo-Hatta dalam Pilpres lalu.

"Makanya saya tadi sempat kepikir ya. Kalau memang sampai ini (Pilkada lewat DPRD) dilakukan, mungkin saya mau keluar saja dari parpol semua. Ngapain main di partai politik, iya kan. keluar saja sudah," kata Ahok, di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Baca Juga: Ahok: Pilkada Lewat DPRD Rawan Kongkalikong

Tiga tahun berselang, Djarot kembali menyinggung soal pemilihan Gubernur DKI lewat DPRD. Lewat revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, Djarot mendukung pemilihan Gubernur melalui DPRD.

"Saya memaknai demokrasi dalam demokrasi daerah khusus ini tidak hanya bisa dimaknai dengan one man one vote. Bisa juga dipilih oleh DPRD atas usul dari presiden," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).



Djarot beralasan pemilihan gubernur saat ini rawan terjadi kegaduhan. Pemilihan gubernur dengan banyak calon dianggapnya tidak efektif.

"Sekarang kan 50 persen +1, bikin gaduh. Bayangkan bisa nggak Jakarta calonnya dua. Pasti lebih dari dua pasang. Bahkan di 2012 sampai lima pasang," katanya.

Djarot juga menilai pemilihan kepala daerah saat ini rawan terjadi perpecahan. Ia menilai, dengan dipilihnya gubernur oleh DPRD, hal itu akan mengurangi perpecahan di antara pasangan kepala daerah.

"Sebagai daerah ibu kota. Maka dari itu, apakah tidak mungkin kepala daerah cukup dari DPRD dan diajukan lewat presiden. Nanti wagub pilih sendiri supaya klop," pungkasnya.


(ams/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com