DetikNews
Selasa 19 September 2017, 18:06 WIB

MK Minta Diberi Contoh Kriminalisasi Jaksa karena UU 11/2012

Yulida Medistiara - detikNews
MK Minta Diberi Contoh Kriminalisasi Jaksa karena UU 11/2012
Jakarta - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menggugat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan aturan tersebut dapat mengkriminalisasi jaksa jika lalai. Mahkamah Konstitusi (MK) memberi saran agar jaksa memberikan contoh jaksa yang telah menjadi korban kriminalisasi.

"Karena ini berlaku sejak 2014, setelah 2014 itu ketentuan norma pasal 99 ini JPU yang tidak lakukan ini (pembebasan tersangka anak yang telah habis masa penahanan di prapenuntutan) kena sanksi pidana ini, sudah ada atau tidak?," kata hakim konstitusi Wahiduddin Adams, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).

Wahiduddin menyebut para pemohon diminta memberikan contoh kerugian yang dialami masing-masing, baik secara organisasi maupun perseorangan jaksa. Sebab kerugian yang dialami organisasi atau perseorangan berbeda.

"Saya ingin menambahkan sedikit saja, karena dari format permohonan sudah cukup menggambarkan apa yang di dalam domain yang belaku di MK. Ada beberapa hal yang mungkin nanti dipertajam karena ini terkait kedudukan hukum ini perlu dipertegas apakah pemohon berdiri sebagai seorang organisasi atau perseorangan, kalau misalnya hanya digambarkan kerugaian sebagai organisasi, dan para per orang, jadi kalau per orang kerugian pemohon beda-beda, coba nanti," ujar Wahiduddin.

Selanjutnya, ketua majelis sidang, Saldi Isra menambahkan saran serupa hakim Wahiduddin. Saldi mengatakan, meskipun mahkamah tidak menguji persoalan nyata atau hal konkret. Akan tetapi, jika pemohon bisa memberikan contoh ada atau tidaknya jaksa yang terkena sanksi pidana akibat pasal tersebut maka bisa memperkuat argumen permohonan.

"Hampir setiap permohonan itu mencantumkan soal melanggar prinsip negara hukum, dan hampir semua Pemohon juga mengutip pendapat Prof Jimly itu yang 13 atau 11 item itu, soal negara hukum itu. Nah, tolong itu bisa dari ke-13 item itu, kira-kira item mana yang paling relevan dengan substansi permohonan dan itu diberi penjelasan mengapa item itu yang dianggap paling relevan di antara 13 ciri negara hukum yang
dikemukakan oleh Prof Jimly itu," kata Saldi.

Sementara itu, di luar sidang, anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Yudi Kristiana, mengatakan belum ada jaksa yang terkena sanksi Pasal 99 UU 11/2012 tersebut. Ia mengatakan hal tersebut adalah kekhawatiran para jaksa.

"Kalau ini kan, sesuatu pengujian terhadap norma, kalau kekahwatiran itu sesuatu yang kami rasakan sehingga lebih pada ketidakmandirian, sampai dengan saat ini memang belum ada jaksa yang ditahan, dikenakan sanksi, tetapi bahwa independensinya terganggu," ucap Yudi yang juga sebagai Kasubdit Pra Penuntutan pada Jampidsus Kejagung.
(asp/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed