DetikNews
Jumat 15 September 2017, 15:27 WIB

Pidana Pencabutan BPJS Dinilai Tak Selesaikan Kasus Seksual

Bisma Alief Laksana - detikNews
Pidana Pencabutan BPJS Dinilai Tak Selesaikan Kasus Seksual Ilustrasi (andi/detikcom)
Jakarta - Komnas Perempuan tidak setuju dengan usalan pencabutan BPJS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada pelaku kekerasan seksual. Menurut mereka, kedua kartu tersebut merupakan hak dasar bagi warga Indonesia. Usulan sanksi pidana pencabutan BPJS itu dilontarkan MaPPI.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni menyebut bila BPJS dan KIP dicabut bagi pelaku kekerasan seksual, hal tersebut tidak akan memberi efek jera. Yang ada, lanjut Budi, pencabutan kedua kartu itu malah membunuh para pelaku.

"Yang menarik, kalau justru dicabut BPJS-nya. Itu kan hak dasar, itu malah bisa membunuh dia. Harusnya kan semakin dicerdaskan dan disehatkan, sehingga kekerasan seksual bisa dikurangi," kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (15/9/2017).

"Kalau dicabut (BPJS dan KIP) malah memperburuk," lanjut Budi.

Budi juga mengakui bila hukuman penjara tidak sepenuhnya menjerakan para pelaku kekerasan seksual. Malahan, menurut catatan dari Komnas Perempuan, yang terjadi malah sebaliknya.

"Sebetulnya, disadari sepenuhnya hukuman tidak sepenuhnya menjerakan. Beberapa kasus malah sebaliknya," kata Budi.


Karena itu, Budi mengatakan Komnas Perempuan memiliki usulan untuk menyadarkan pelaku kekerasan seksual. Usulan tersebut adalah dengan membenahi kultur. Salah satunya adalah mengubah sudut pandang dengan tidak menempatkan perempuan sebagai objek.

"Maka di Komnas Perempuan ada usulan ada proses penyadaran pelaku. Karena tidak bisa dipisahkan secara kultur. Kalau kultur tidak dibenahi akan repot. Harusnya ada tambahan hukuman, seperti pendampingan khusus. Juga cara pandang harus diubah, jangan lagi menempatkan perempuan sebagai objek," tegas Budi.

Karena itu, harus ada upaya pencegahan adanya kekerasan seksual pada perempuan. Budi menyebut bila kurikulum tentang pendidikan seks harus mulai dimasukan ke sekolah hingga tingkat universitas.

"Pendidikan seks harus dimasukan ke kurikulum sekolah hingga universitas. Itu untuk pencegahan sejak dini," ucap Budi.
(bis/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed