DetikNews
Rabu 30 Agustus 2017, 14:44 WIB

Beda dengan Pusat, Bantuan Dana Parpol di Daerah Minimal Rp 1.500

Aryo Bhawono - detikNews
Beda dengan Pusat, Bantuan Dana Parpol di Daerah Minimal Rp 1.500 Ilustrasi (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta - Bantuan dana dari pemerintah untuk partai politik tak hanya diberikan di tingkat pusat atau DPP. Ada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk partai politik di tingkat DPD I dan DPD II.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan batas minimal bantuan adalah Rp 1.500 per suara di DPRD provinsi. Rencananya, ketentuan ini akan dituangkan dalam revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

"Kalau untuk tingkat provinsi, batas minimalnya Rp 1.500 per suara, itu yang sudah tinggal ditandatangani oleh kementerian terkait, ada Kemendagri, Kemenkumham, BPK, Bappenas, dan lainnya. Nanti diajukan ke Presiden," kata Soedarmo saat berbincang dengan detikcom, Senin (28/8/2017).

Beda dengan Pusat, Bantuan Dana Parpol di Daerah Minimal Rp 1.500Foto: Andhika Akbaryansyah/detikcom


Pemerintah juga menentukan bantuan dana parpol untuk tingkat kabupaten atau kota. Namun Soedarmo mengaku lupa besarannya. Ia menyebutkan bantuan dana parpol selama ini bersumber dari APBN untuk parpol pusat, APBD provinsi untuk parpol provinsi, dan APBD kabupaten/kota untuk parpol tingkat kabupaten/ kota.

Revisi PP No 5 Tahun 2009 ini nantinya akan mengatur batas dana bantuan keuangan untuk parpol minimum dan maksimum. Pemerintah daerah boleh memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan.

"Jadi nanti ada peraturan turunannya disesuaikan dengan PP yang baru. Itu soal mekanisme dan lainnya, itu menyusul," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah sepakat menaikkan dana parpol untuk pusat dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 untuk tiap suara di DPR. Pasca-Pemilu 2014, pemerintah sudah mengucurkan dana bantuan parpol sebesar Rp 13,42 miliar untuk 12 parpol peserta Pemilu 2014. Dengan kenaikan ini, anggaran parpol yang ditanggung APBN mencapai Rp 124,92 miliar.

Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menganggap kenaikan dana parpol ini terlalu terburu-buru. Selama ini parpol tidak bisa memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana itu secara signifikan. Pendidikan politik yang seharusnya menjadi titik pokok pembelanjaan dana tersebut tidak didukung kurikulum dari parpol.

Menurutnya, dana parpol di daerah selama ini sudah melebihi kenaikan Rp 1.000 yang ada di pusat. Penelitian yang dilakukan oleh IBC terhadap pembelanjaan beberapa daerah menunjukkan dana parpol bahkan sudah diberikan dengan perhitungan Rp 1.000 per suara masuk di DPRD setempat.

"Jadi masing-masing daerah menerapkan perhitungan berbeda, sebelum kenaikan sudah ada yang memberikan perhitungan Rp 1.000 per suara. Kalau ada kenaikan, mereka juga akal ikut naik," kata Roy di Jakarta, Selasa (29/8).

Penghitungan total yang dilakukan oleh IBC menunjukkan dana parpol yang bersumber dari APBD mencapai Rp 517 miliar. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibanding jumlah dana parpol pusat.
(erd/jat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed