DetikNews
Selasa 29 Agustus 2017, 09:51 WIB

Ahli: OC Kaligis dkk Gugat Pengetatan Remisi Tanda Kehabisan Akal

Bisma Alief Laksana - detikNews
Ahli: OC Kaligis dkk Gugat Pengetatan Remisi Tanda Kehabisan Akal Irman Gusman di MK (bisma/detikcom)
Jakarta - Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, tidak habis pikir melihat 5 terpidana korupsi melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengetatan remisi kepada mereka. Fickar menilai langkah para koruptor itu sebagai cermin sudah kehabisan akal.

Bukan tanpa alasan Fickar berujar demikian. Sebab, PP 99/2012 tentang pengetatan remisi sudah 2 kali di-judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) dan semuanya ditolak.

"Mereka sudah kehabisan akal. Karena PP 99/2012 yang membatasi remisi para koruptor sudah 2 kali di-JR di MA. Yang kedua, JR tersebut ditolak," kata Fickar saat dihubungi, Selasa (29/8/2017).

Dia merasa wajar bila para koruptor yang merasa haknya dirampas oleh UU 12/1995 mengajukan JR ke MK. Namun Fickar mengingatkan bahwa remisi untuk para koruptor sebenarnya ada, hanya cara pemberiannya yang diatur.

"Kini mereka melakukan JR UU Pemasyarakatan yang menjadi dasar pemberian remisi. Yang perlu dimengerti, remisi itu hak napi, tapi dengan syarat tertentu. Pemberatan syarat remisi oleh pemerintah dalam PP 99/2012 adalah bagian dari penjeraan terhadap pelaku korupsi," tegasnya.

Karena itu, Fickar mengatakan tidak ada dasarnya bila para koruptor menilai UU 12/1995 Pasal 14 ayat 1 bertentangan dengan konstitusi. Sebab, tidak ada hak asasi yang dilanggar dalam UU tersebut.

"Jadi tidak ada dasarnya untuk menyatakan UU Pemasyarakatan bertentangan dengan konstitusi. Karena tidak ada HAM yang dilanggar," tuturnya.

Fickar juga menilai PP 99/2012 sudah cukup ketat dalam mengatur pemberian remisi kepada koruptor. Secara tegas dia mengatakan hak remisi untuk koruptor bukan dihilangkan, melainkan hanya diperketat.

"Iya itu sudah cukup tepat untuk memberi efek jera dengan diperketat (pemberian remisi). Itu yang menyebabkan mereka tidak dapat remisi. Padahal hak remisi tidak dihilangkan cuma diperketat saja. Itu kan kewenangan negara," ucapnya.

Terakhir, Fickar juga menjelaskan, bila nantinya JR para koruptor dikabulkan oleh MK, bukan berarti secara serta-merta PP 99/2012 gugur dengan sendirinya. Sebab, untuk menggugurkan PP tersebut harus dibatalkan langsung oleh pembuatnya, yaitu pemerintah.

"Kalo JR dikabulkan, tidak secara otomatis membatalkan PP, karena harus dibatalkan oleh pemerintah," tuturnya.
Ahli: OC Kaligis Dkk Gugat Pengetatan Remisi Tanda Kehabisan Akal

Sebelumnya, 5 koruptor, yaitu OC Kaligis, Irman Gusman, Suryadharma Ali, Barnabas Suebu, dan Waryana Karno, menggugat UU Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan ke MK. Mereka adalah napi yang saat ini sedang mendekam di Lapas Sukamiskin.

Para pemohon merasa UU 12/1995 Pasal 14 ayat 1 huruf I UU Pemasyarakatan tidak sesuai dengan Pasal 34 a ayat 1 Peraturan Pemerintah No 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Para pemohon merasa dibedakan dengan napi lain karena adanya peraturan pemerintah tersebut. Mereka merasa ada ketidakadilan soal remisi terhadap koruptor.
(bis/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed