DetikNews
Senin 28 Agustus 2017, 14:18 WIB

Wiranto Bertemu dengan Kepala Batan, Bahas Promosi Teknologi

Dewi Irmasari - detikNews
Wiranto Bertemu dengan Kepala Batan, Bahas Promosi Teknologi Menko Polhukam Wiranto (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kedatangan tamu, yaitu Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto. Dalam pertemuan itu, Djarot menyampaikan penerapan teknologi yang bisa dimanfaatkan pemerintah.

"Jadi pertemuan kita itu kita menyampaikan ini loh ada suatu teknologi, misalnya pertanian, kesehatan, maupun kelak energi. Yang perlu kita sampaikan karena sama-sama pemerintah kan. Nah moga-moga kalau itu bisa kita kerjasamakan. Dan dengan sesama pemerintah itu lebih bagus daripada Batan bergerak sendirian. Itu kira-kira intinya," ujar Djarot setelah bertemu dengan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2107).

Di bidang pertanian, Djarot menyebut saat ini Batan memproduksi 22 varietas padi yang diproduksi di 3 kantor. Namun Djarot berharap, melalui kementerian terkait, seharusnya itu bisa memviralkan ke-34 provinsi untuk menambah kantor Batan.

"Kita itu di pertanian ada varietas padi, ada 22 varietas yang kita produksi. Tantangannya kan Batan hanya punya Bandung, Jogja, Serpong, Jakarta. Mestinya kalau kita bisa viralkan ke-34 provinsi melalui kementerian-kementerian terkait itu jauh lebih efektif daripada produknya itu hanya di 3 daerah tersebut, yang di mana Batan punya kantor," ungkap Djarot.

Wiranto, disebut Djarot, mengapresiasi masukan tersebut. Djarot menyebut, selaku Menko Polhukam, Wiranto akan mempromosikan ide tersebut kepada Presiden.

"Memang beliau mengatakan, 'Nanti kalau saya membutuhkan ada yang saya sampaikan ke Presiden, ya saya akan ajak Anda'. Itu yang penting," terangnya.

Selain itu, Djarot dan Wiranto membahas PLTN. Wiranto, dikatakan Djarot, menyebut masyarakat perlu disosialisasi tentang nuklir atau radiasi yang menakutkan menjadi ramah dan suatu kebutuhan.

"Beliau mengatakan ubahlah persepsi itu dulu, masyarakat. Jangan ujug-ujug. Itu intinya. Jadi itu sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa nuklir atau PLTN itu pilihan terakhir kita ikuti," pungkasnya.
(irm/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed