DetikNews
Kamis 24 Agustus 2017, 15:23 WIB

Ada 1.700 Penunggak Pajak Mobil Mewah, Ada Nama Pejabat?

Mei Amelia R - detikNews
Ada 1.700 Penunggak Pajak Mobil Mewah, Ada Nama Pejabat? Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri (Foto: Amelia/detikcom)
Jakarta - Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri menolak untuk membeberkan data-data penunggak pajak kendaraan mewah itu, dengan alasan kerahasiaan. Akan tetapi, menurutnya, penunggak pajak kendaraan mewah ini tidak melulu kalangan selebriti.

"Banyak, yang namanya wajib pajak beragam, ada publik figur, ada artis, jadi tidak terbatas artis saja. Jadi orang yang dalam kategori mampu memiliki mobil mewah. Kita tidak bisa sebutkan itu. Nanti kita lihat, kita punya list dari 1.700 saya nggak hapal orangnya. Saya hanya tunjukkan jumlah sekian dengan potensi sekian," papar Edi Sumantri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (24/8/2017).


BPRD DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas terus berupaya untuk menagih pajak kendaraan secara door to door, terutama pemilik kendaraan mewah. Upaya ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Sesuai perjanjian kerja sama BPRD dan Ditlantas (upaya door to door) lima tahun, jadi kita terus efektifkan. Kita evaluasi setiap bulan, setelah Agustus 2017 kita evaluasi," imbuh Edi.

Selain dengan cara itu, Pemprov DKI juga memberikan penghapusan sanksi denda pajak kendaraan dan bea balik nama untuk merangsang wajib pajak. Jemput bola juga dilakukan dengan menghadirkan Samsat Keliling di lokasi-lokasi tertentu untuk mempermudah wajib pajak dalam melunasi kewajibannya.


Tapi, jika upaya itu juga tidak cukup efektif, petugas akan menggalakkan penagihan dari rumah ke rumah hingga melakukan penyitaan apabila tidak juga membayar sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti. Tanggal 31 Agustus adalah batas penghapusan sanksi pajak dan setelah itu denda akan kembali diterapkan.

"Maka nanti kita tindak lanjuti dengan penagihan aktif sesuai UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sampai dengan sita lelang. Yang diawali dengan ketetapan secara jabatan dihitung oleh petugas, berapa beban pajak ditambah sanksi bunga," tandasnya.

Upaya door to door dinilai cukup efektif. Dalam penagihan door to door di kesempatan pertama, BPRD DKI berhasil menarik pajak dari 100 kendaran yang menunggak.
(mei/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed