DetikNews
Jumat 18 Agustus 2017, 11:13 WIB

HUT RI Ke-72, 12.199 Narapidana di Jabar Dapat Remisi

Mega Putra Ratya - detikNews
HUT RI Ke-72, 12.199 Narapidana di Jabar Dapat Remisi Lapas Sukamiskin Bandung/detikcom
Bandung - Sebanyak 12.199 narapidana dan anak pidana dari seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Jawa Barat memperoleh remisi atau pengurangan hukuman tahanan, dari satu sampai enam bulan. Bahkan 576 orang di antaranya langsung dinyatakan bebas.

"Ada 12.199 yang dapat remisi, bahkan 576 orang langsung bebas," Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8/2017).

Pria yang akrab disapa Demiz ini menyerahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No W11-1232PK.0.0.02 2017 tentang Pemberian Remisi Umum tahun 2017 langsung kepada perwakilan narapidana di Rutan Kelas IA Bandung, Kamis (17/8).

Demiz berharap remisi yang diberikan kepada lebih dari setengah dari total narapidana keseluruhan di Jabar, yang berjumlah 22.748, menjadi pemicu semangat narapidana yang belum memperoleh remisi. Mereka yang belum mendapat remisi ini diharapkan meningkatkan ketaatan dalam mengikuti seluruh program yang diberikan oleh lapas dan rutan masing-masing.

"Kita berharap ini bisa menjadi dorongan bagi mereka yang belum bebas dan belum dapat remisi untuk mengikuti seluruh program pembinaan di setiap rutan atau lapas. Sehingga tahun depan atau dalam momen tertentu bisa dapat remisi sesuai dengan ketaatan atau kepatuhan mereka menjalani program-program yang harus dijalani supaya mereka bisa mempersiapkan diri kembali kepada masyarakat dan keluarga saat bebas," harapnya.

Dari 22.748 penghuni lapas dan rutan se-Jabar ini, 17.249 di antaranya narapidana dan 5.499 orang tahanan.

Dengan klasifikasi pidana umum sebanyak 14.502 orang, pidana khusus untuk kasus korupsi 240 orang, bandar narkotika 5.626 orang, pemakai narkotika 2271 orang, terorisme 34 orang, illegal logging 13 orang, human traficking 56 orang, dan money laundering 9 orang, dengan jumlah keseluruhan pidana khusus 8.246 orang.

Tahun ini Kanwil Hukum dan HAM Jabar telah menyetujui remisi dari seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan se-Jabar, yang terdiri dari 5 rutan, 26 lapas, dan 1 pemasyarakatan militer Cimahi.

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Jabar Indra Purwoko menjelaskan jumlah narapidana yang mendapat remisi umum pada 17 Agustus 2017 sebanyak 12.199 orang, yang terdiri dari remisi umum I sebanyak 11.632 orang dan remisi umum II berjumlah 567 orang.

"Remisi ini berdasarkan narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa pada negara atau kemanusiaan mendapat pengurangan tambahan setinggi-tingginya enam bulan dan bagi yang membantu kegiatan dinas lapas dan rutan mendapatkan pengurangan tambahan sepertiga dari pengurangan remisi yang diperolehnya," jelasnya.

HUT RI Ke-72, 12.199 Narapidana di Jabar Dapat RemisiFoto: Dok Pemprov Jabar

Jumlah remisi untuk tindak pidana khusus terkait PP 99 Tahun 2012 dan PP 28 Tahun 2006 yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri dari kasus tindak pidana korupsi RU 1 sebanyak 60 orang dan RU 2 sebanyak 2 orang.

Kemudian tindak pidana narkotika RU 1 sebanyak 2.473 orang dan RU 2 sebanyak 210 orang. Human traficking RU 1 sebanyak 7 orang dan RU 2 1 orang serta terorisme RU 1 sebanyak 8 orang dan perbankan 8 orang.

"Untuk kasus money laundering dan illegal logging tidak ada yang diusulkan. Jadi jumlah keseluruhan RU 1 2.556 orang dan RU 2 213 orang," ucapnya.

Khusus untuk narapidana tindak pidana tertentu ini, pemberian remisinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 yang meliputi kasus terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan trans-nasional terorganisir.

"Terima kasih kepada pemprov, pemkot, dan pemkab se-Jabar yang telah menunjukkan kepedulian terhadap warga binaan dalam berbagai bentuk kerjasama dan bantuan kepada lapas dan rutan yang ada di Jabar," ujar Indra.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wagub Demiz menegaskan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana ini tidak bisa didapatkan dengan mudah ataupun suatu bentuk kelonggaran agar narapidana segera bebas.

Namun remisi ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk terus-menerus memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan program pembinaan.

"Remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, juga menjadi sebuah stimulan dalam menghadapi deprivasi dan efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan," ujar Menkum HAM.

Ia melanjutkan, secara psikologis, pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga mampu meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan berupa pelarian, perkelahian, dan kerusuhan lainnya.

"Kontroversi pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana memang masih terus terjadi, ini karena masih punitifnya pandangan masyarakat yang melihat pemidanaan dalam lapas sehingga jauh dari kata maaf," tuturnya.
(ega/mpr)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed