DetikNews
Rabu 16 Agustus 2017, 22:02 WIB

DPR Tanggapi Positif RAPBN 2018 Bernilai Rp 2.204 T

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
DPR Tanggapi Positif RAPBN 2018 Bernilai Rp 2.204 T Taufik Kurniawan. (Foto: Andhika/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan belanja negara pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 2.204,3 triliun. DPR optimistis dengan postur yang disampaikan Presiden Jokowi dalam nota keuangan di hadapan dewan itu.

"Tadi secara keseluruhan dengan APBN yang disampaikan dalam nota keuangan presiden, tentunya posturnya yang optimis. Tentunya sungguhpun kondisi ekonomi dunia belum stabil tapi dengan beberapa hal asumsi makro bisa terealisasi dengan harapan kita semua," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Taufik juga mengapresiasi Jokowi yang menaruh perhatian pada efektivitas anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Dia mengatakan APBN harus dialokasikan untuk keadilan bagi warga kebanyakan.

"Yang menarik efektivitas anggaran yang difokuskan pada aspek kesejahteraan masyarakat. APBN kan bukan dokumen ekonomi saja tapi kan dokumen politik. Di sana komitmen-komitmen terkait situasi keterbatasan ekonomi yang masif, dinamis. Pemerintah prioritaskan aspek keadilan ekonomi bisa dirasakan masyarakat," tuturnya.


Belanja negara pada RAPBN 2018 meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 1.443,2 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 1.878,4 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.736 triliun.

Rinciannya adalah pendapatan dalam negeri Rp 1.877,2 triliun, terdiri dari perpajakan Rp 1.609,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 267,8 triliun. Selanjutnya hibah Rp 1,1 triliun. Atas postur tersebut, maka defisit pada tahun depan diproyeksi 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 325,9 triliun.

Taufik pun mendukung langkah pemerintah mengoptimalkan pendapatan pajak. Dengan kebijakan tersebut, menurutnya itu dapat membantu peningkatan ekonomi pada sektor riil.

"Pemerintah sangat menginginkan adanya optimalisasi pendapatan pajak. Sehingga kaitannya kebijakan terkait perpajakan menjadi prioritas dari pada pemerintah dengan tujuan dilakukan proses asumsi-asumsi makro dengan mengarah pada sektor riil," kata Taufik.


"Ketika prioritas mengarah pada sektor riil, secara otomatis asumsi makro lebih kepada posisi mendekati pada realitas ekonomi masyarakat," sambung politikus PAN itu.

Presiden Jokowi saat membacakan nota keuangan, menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2018 pada level 5,4%. Angka tersebut terbilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, wakil ketua DPR bidang ekonomi ini optimis dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah itu. Taufik mengatakan DPR nantinya akan membahas soal target pertumbuhan tersebut.


"Ini cukup tinggi, cukup optimis. Istilahnya pemerintah meyakini diri untuk capai ke sana. Sungguh pun ini cukup berat karena dengan kondisi sekarang 5,01%. Sehingga nanti masih diperdalam secara konkret dari pagu indikatif, sampai pagu definitif," papar Doktor Ekonomi dari Undip itu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyebut belanja pemerintah dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 2.204,3 triliun. Hal tersebut dia sampaikan dalam pidato di paripurna pembukaan masa sidang DPR 2017-2018. Dia juga sudah menyampaikan RUU APBN 2018 dan nota keuangan kepada DPR.

"Belanja Negara pada tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat, yang akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ungkap Jokowi dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Jakarta, Rabu (16/5/2017).
(elz/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed