DetikNews
Rabu 19 Juli 2017, 12:27 WIB

Didakwa Terima Suap Rp 7 Miliar, Musa Zainuddin: Mengada-ada

Rina Atriana - detikNews
Didakwa Terima Suap Rp 7 Miliar, Musa Zainuddin: Mengada-ada Musa Zainuddin (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Politikus PKB Musa Zainuddin membantah dakwaan jaksa KPK terkait perkara korupsi proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara. Musa menyebut dakwaan jaksa mengada-ada.

"Dakwaan ini terasa sangat mengada-ada dan spekulatif, dilihat dari hal di mana terdakwa tidak pernah mengusulkan program proyek di Maluku dan Maluku Utara. Tidak pernah melakukan kunker ke Maluku dan Maluku Utara," kata Musa melalui pengacaranya yang membacakan nota keberatan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

"Kejanggalan dalil dalam dakwaan JPU tidak sesuai dengan fakta. Dari fakta yang didalilkan JPU jelas malah terlihat terdakwa tidak pernah mengusulkan program proyek yang ada di Maluku," sambungnya.

Selain itu, pengacara Musa juga menyebut kliennya bukan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dengan demikian, menurutnya tidak mungkin kliennya menyepakati proyek aspirasi dengan Abdul Khoir maupun Amran Hi Mustary.

"Saudara JPU tidak menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan kerja di Maluku dan Maluku Utara dan terdakwa bukan anggota Banggar DPR RI. Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan atau memasukan proyek aspirasi yang dimaksud. Sehingga sangat tidak mungkin terdakwa melakukan kesepakatan dengan Abdul Khoir dan Amran Hi Mustary," ucapnya.

Musa didakwa menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dari Abdul Khoir. Jaksa menjelaskan Musa selaku anggota DPR dipengaruhi Abdul Khoir untuk mengusulkan program tambahan belanja prioritas optimalisasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur yakni proyek Jalan Taniwel-Saleman senilai 54,32 miliar dan Jalan Piru-Waisala senilai Rp 50,44 miliar.

Akibat perbuatannya, Musa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(rna/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed