DetikNews
Senin 17 Juli 2017, 19:17 WIB

Djarot: Jika untuk Kepentingan Publik, Penggunaan KLB Diperbolehkan

Bisma Alief Laksana - detikNews
Djarot: Jika untuk Kepentingan Publik, Penggunaan KLB Diperbolehkan Foto: Nathania Riris Michico/detikcom
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali buka suara soal anggaran koefisien lantai bangunan (KLB) yang disorot pimpinan DPRD DKI M Taufik. Menurut Djarot, Pemprov DKI tidak bisa menaksir berapa penerimaan anggaran dari KLB dalam setahun.

"Saya tanya sekarang, untuk KLB, itu bisa nggak penerimaannya setahun ditaksirkan sekian, bisa? Nggak bisa. Yang penting hitungannya jelas, pertanggungjawabannya jelas," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Djarot pun mencontohkan penggunaan KLB yang sukses dilakukan oleh Pemprov DKI. Djarot menyebut pembangunan Simpang Susun Semanggi merupakan hasil KLB yang diterima oleh Pemprov DKI.

Menurut Djarot, Simpang Susun Semanggi akan sulit dibangun bila menggunakan dana APBD milik Pemprov.

"Saya kasih contoh, Simpang Susun Semanggi itu dibangun dengan KLB. Kemudian dalam waktu singkat dan biaya yang sangat efisien, dengan teknologi yang bagus. Bisa nggak kalau itu masuk APBD dulu diproses, baru dibangun? Sulit," tegas Djarot.

Selain Simpang Susun Semanggi, pembangunan beberapa rusun, pengerukan waduk dan setu, serta pembelian alat berat pun banyak yang menggunakan anggaran dari KLB.

"Termasuk juga pembangunan rusun, pengerukan waduk dan setu. Pembelian alat berat, pembangunan trotoar, pemasangan CCTV, penting nggak itu? Penting," sebut Djarot.

"Sepanjang untuk kepentingan publik, diperbolehkan asalkan sesuai perda," lanjutnya.

Sebelumnya, Taufik menyebut ada potensi kerugian negara dalam anggaran KLB. Dia mengatakan potensi kerugian negara karena KLB mencapai Rp 2,4 triliun.

"Rp 2,4 triliun potensi kerugian negara. Terutama dari KLB. Denda-denda KLB ke kompensasinya. Ada di RAPBD," kata Taufik kepada wartawan di kantor DPD Partai Gerindra, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (9/7) lalu.

Untuk itu, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas hal tersebut secara resmi. Sikap resmi DPRD DKI akan ditentukan dalam pembahasan itu.

"Makanya DPRD akan membuat pansus, saya sudah sampaikan kepada Ketua (DPRD)," ucap Taufik, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI.
(bis/nth)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed