DetikNews
Senin 17 Juli 2017, 16:21 WIB

PDIP: Tudingan Fadli Zon soal Penjegalan Prabowo Tak Masuk Akal

Andhika Prasetia - detikNews
PDIP: Tudingan Fadli Zon soal Penjegalan Prabowo Tak Masuk Akal Andreas Hugo Pareira (Lamhot Aritonang/detikcom)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Jakarta - PDIP membalas tudingan Waketum Gerindra Fadli Zon soal pemerintah hendak menjegal Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2019 karena presidential threshold. Pernyataan Fadli itu dinilai tak rasional.

"Agak naif kalau memahami pemerintah membuat UU hanya untuk menjegal seseorang. Ada beberapa alasan pernyataan Pak Fadli Zon ini tidak beralasan dan tidak masuk akal sehat politik kita," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira melalui pesan singkat, Senin (17/7/2017).



Tudingan yang disampaikan Fadli dilontarkan karena pemerintah dan parpol pendukung ngotot presidential threshold 20 persen, sedangkan Gerindra ngotot di angka 0 persen. Menurut Andreas, presidential threshold 20 persen bukan untuk menjegal capres lain.

"Apalagi kalau dimaksud hanya untuk menjegal seseorang. Sehingga kalau Pak Fadli memahami dan bisa menghitung logika prosentase angka-angka itu, tidak perlu khawatir," tutur Andreas.

Dengan presidential threshold 20 persen, kata Andreas, Prabowo masih dapat maju dalam Pilpres 2009 dan 2014. Ia juga memaparkan hubungan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo (rival di Pilpres 2014) baik-baik saja sehingga tak mungkin ada upaya pemerintah menjegal Prabowo.

"Bahkan, di dalam pertemuan di Hambalang, keduanya sepakat untuk saling menghargai, saling mendukung, dan apabila saatnya pilpres bertarung secara fair," kata Andreas.

Sebelumnya, Fadli menuding pemerintah hendak menjegal Prabowo untuk kembali maju dalam Pilpres 2019. Tudingan ini didasari ngototnya pemerintah agar presidential threshold 20 persen.

"Partai-partai itu mau membikin calon tunggal. Kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).
(dkp/imk)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed