DetikNews
Kamis 13 Juli 2017, 12:35 WIB

Didakwa Terima Suap Rp 14,39 Miliar, Fahd Mengaku Bersalah

Rina Atriana - detikNews
Didakwa Terima Suap Rp 14,39 Miliar, Fahd Mengaku Bersalah Terdakwa kasus korupsi pengadaan Alquran, Fahd A Rafiq (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Fahd A Rafiq didakwa menerima suap seluruhnya Rp 14,39 miliar terkait pengadaan Alquran dan alat-alat laboratorium di MTs Kementerian Agama. Mengenai surat dakwaan jaksa, Fahd menyebut tak akan mengajukan eksepsi (nota keberatan).

"Saya mengakui bersalah dan siap dihukum," ujar Fahd saat dimintai tanggapan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).


Ketua majelis hakim Haryono bertanya kepada Fahd apakah akan mengajukan eksepsi yang kemudian dijawab tidak oleh Fahd.

"Tidak," jawab Fahd singkat.

Tim jaksa penuntut meminta waktu sekitar satu minggu untuk dapat menghadirkan saksi-saksi. Sidang ditunda untuk digelar kembali pada 20 Juli 2017 mendatang.

Fahd didakwa menerima suap seluruhnya Rp 14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus selaku Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia. Uang diterima beberapa kali yakni masing-masing Rp 4,74 miliar, Rp 9,25 miliar, dan Rp 400 juta.

Jaksa menjelaskan, uang tersebut diterima Fahd melalui Zulkarnain Jabbar yang kala itu menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR setelah memenangkan perusahaan Abdul Kadir dalam proyek penggandaan Alquran di Kementerian Agama.


Menurut jaksa, Fahd bersama-sama dengan Zulkarnain Jabbar dan Dendy Prasetia menjadikan PT Batu Karya Mas keluar sebagai pemenang lelang pengerjaan pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2011, menjadikan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang dalam pengerjaan pengadaan penggandaan kitab suci Alquran APBN-P 2011, serta menjadikan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang dalam pengerjaan pengadaan penggandaan kitab suci Alquran tahun 2012.

Akibat perbuatannya, Fahd didakwa melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan Pasal 65 KUHP.
(rna/jbr)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed