DetikNews
Rabu 12 Juli 2017, 17:09 WIB

KPK: Kami Setuju Jika DPR Mau Perkuat Kewenangan Polri-Kejaksaan

Nur Indah Fatmawati - detikNews
KPK: Kami Setuju Jika DPR Mau Perkuat Kewenangan Polri-Kejaksaan Jubir KPK Febri Diansyah (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Ahli hukum tata negara Profesor Romli Atmasasmita menyampaikan seharusnya ada kesetaraan kewenangan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam penindakan kasus. KPK justru menganggap positif usulan penambahan anggaran di kedua lembaga tersebut.

"KPK justru sangat mendukung jika DPR memang ingin memperkuat Polri dan Kejaksaan. Misalnya, penghasilan para pejabat dan pegawai Polri dan Kejaksaan harusnya diperhatikan. Agar bisa semakin memperkuat kinerja polisi dan jaksa," tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Rabu (12/7/2017).

Menurut KPK, DPR dapat mempergunakan kewenangan di bidang budgeting secara maksimal untuk peningkatan penghasilan, anggaran, juga kelembagaan Polri dan Kejaksaan. Hal ini untuk mendukung kinerja keduanya dalam penindakan, terutama korupsi.

Isu soal anggaran ini pernah dilontarkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sampai sekarang kepolisian masih menerapkan sistem indeks. Sistem ini berlaku dengan penetapan kasus menjadi beberapa bagian.

Jadi selama ini untuk kasus penyelidikan di kepolisian yang membutuhkan biaya besar, kekurangannya dibebankan ke penyidik, bukan ke negara.

Sebab itu, ada harapan penyidikan di Polri disamakan dengan sistem at cost yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya, beban biaya penyidikan pihak kepolisian ditanggung oleh negara.

"Anggaran penanganan perkara pun perlu disusun secara rasional. Selain tentang alokasi anggaran, juga sistem penggunaan anggarannya. Jika memungkinkan dibuat seperti yang berjalan di KPK, tentu kita mendukung hal tersebut," pungkas Febri.

Saat diundang oleh Pansus Hak Angket, Selasa (11/7) kemarin, Romli menyebut harus ada kewenangan yang sama antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam menindak kasus. Jadi nantinya tak ada lembaga yang mengklaim mana yang lebih kuat.

"Sehingga tak ada lembaga lebih super dari lainnya karena fungsi supervisi koordinasi lembaga superbodi itu gagal," ujar Romli di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
(nif/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed