detikNews
Kamis 06 Juli 2017, 19:11 WIB

MK Minta Tajudin Tukang Cobek Buktikan Kerugian Konstitusionalnya

Andi Saputra - detikNews
MK Minta Tajudin Tukang Cobek Buktikan Kerugian Konstitusionalnya
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Tajudin si tukang cobek untuk membuktikan kerugian konstitusionalitasnya. Tajudin dipenjara 9 bulan atas tuduhan mengeksploitasi anak, tapi belakangan tak terbukti.

"Mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi itu, jangan Saudara berpikir itu untuk menyelesaikan kasus konkret. Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi itu norma itu adalah erga omnes sifatnya nanti putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya walau pun yang mengajukan itu perorangan atau badan hukum atau masyarakat hukum adat, kalau normanya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yang terpengaruh itu seluruh warga negara Indonesia," kata hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Hal itu disampaikan dalam sidang di Gedung MK sebagaimana dilansir dalam risalah sidang yang dipublikasi di website MK, Kamis (6/7/2017). Palguna mengingatkan putusan MK tidak akan menyelesaikan masalah yang membelit Tajudin.
MK Minta Tajudin Tukang Cobek Buktikan Kerugian Konstitusionalnya

"Anggapan Saudara karena saya secara implisit menangkap anggapan itu dengan menguji undang-undang ini, kemudian kalau misalnya permohonan dikabulkan, kasus yang Saudara Pemohon ini akan selesai? Tidak," kata Palguna menegaskan.

Tajudin lewat kuasa hukumnya meminta MK menafsirkan kata 'eksploitasi' dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Anak. Menurut Tajudin dkk, kata 'eksploitasi' multitafsir dan pasal karet sehingga dirinya diproses dengan tidak berkeadilan.

"Apalagi kalau itu cuma menyangkut soal penerapan hukum. Kalau penerapan hukum seperti kemarin saya sampaikan kan soal pembuktian. Oleh karena itu, tolong dipikirkan baik-baik. Apakah memang Saudara perlu untuk mengajukan permohonan ini atau tidak? Bukan kami menakut-nakuti sekali lagi, cuma ini adalah demi kepentingan justicia balance juga, pencari keadilan. Itu adalah kami wajib untuk memberikan nasihat ini," cetus Palguna.


Sementara itu, hakim konstitusi Saldi Isra menggali lebih dalam tujuan permohonan itu. Sebab apabila dikabulkan, apakah sudah dipikirkan dampak lebih luas.

"Saya mohon ini untuk dipikirkan kembali. Kalau asumsi yang Pemohon gunakan, lalu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi apakah Anda tidak khawatir nanti anak dengan sangat mudah dieksploitasi? Itu harus
dipikirkan. Sebab ini kalau permohonan ini tersiar dengan luas, jangan-jangan Komisi Perlindungan Anak nanti minta jadi Pihak Terkait," ujar Saldi.
(asp/fdn)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com