Koalisi Adukan Pelanggaran Penggerebekan Pesta Gay ke Kompolnas

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Kamis, 06 Jul 2017 18:26 WIB
Lokasi pesta gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Foto: Jabbar/detikcom)
Jakarta - Koalisi untuk Advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Identitas Gender dan Seksual mendatangi Kompolnas. Koalisi mengadukan adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan polisi dalam penggerebekan pesta gay di Jakarta Utara pada Mei lalu.

Anggota Koalisi, Citra Referandum, mengatakan pelanggaran yang diduga dilakukan polisi terbagi ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hukum dan kode etik kepolisian. Pelanggaran juga dilakukan terhadap hak akses bantuan yang seharusnya didapatkan tersangka.

"Pelanggaran terhadap hak akses bantuan hukum karena kami benar-benar, selain pengacaranya. Klien kami dihalang-halangi untuk berkomunikasi," ujar Citra di kantor Kompolnas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

Baca juga: Rekonstruksi Pesta Gay di Kelapa Gading, 97 Adegan Diperagakan

Citra menilai ada perlakuan tidak manusiawi saat orang-orang yang digerebek digiring ke Polres Jakut. Hal itu diperparah lagi dengan tersebarnya foto orang-orang tersebut yang tak mengenakan pakaian.

"Perlakuan tidak manusiawi karena mereka digiring sampai Polres Jakarta Utara dan besok paginya tidak menggunakan pakaian kemudian foto itu viral," tuturnya.

Pelanggaran lain adalah polisi tidak memberikan penerjemah kepada warga negara asing (WNA) yang ditahan. Tak hanya itu, Citra juga mendapat laporan salah satu orang yang ditahan mendapatkan kekerasan fisik dari polisi.

"Tidak memberikan penerjemah, korban yang merupakan WNA, 3 orang WNA, Malaysia, Inggris dan Singapura," imbuhnya.

 Anggota Koalisi, Citra Referandum Anggota Koalisi, Citra Referandum Foto: Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom


Menurut Citra, apa yang dilakukan polisi itu telah melanggar peraturan kapolri tentang kode etik kepolisian dan manajemen penyidikan. Dia pun berharap Kompolnas dapat menindaklanjuti aduan tersebut.

"Beberapa pelanggaran itu di UUD, UU, Perkap kode etik, Perkap manajemen penyidikan dan sama Perkap implementasi prinsip HAM," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Kompolnas, Poengky Indarti, mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat untuk membahas hal tersebut. Hasil dari rapat tersebut akan disampaikan ke Kapolda Metro Jaya untuk mendapatkan klarifikasi.

"Kompolnas tadi menerima pengaduan mereka terus kami akan tindaklanjuti dengan membuat klarifikasi kepada kapolda karena kalau Kompolnas ini mandatnya menerima saran dan keluhan masyarakat kemudian kami akan klraifikasi ke masyarakat. Kami sudah kerjakan mungkin besok kami akan sampaikan kepada kapolda," katanya.

Menurutnya bila benar terjadi pelanggaran, Kompolnas menyerahkan kepada polisi untuk melakukan pemeriksaan.

"Kalau kami tadi sudah catat dan kami akan klarifikasi ke Kapolda. Kalau ini benar harus ditindaklanjuti dengan pemrosesan kode etik dan disiplin kalau misalnya kaitannya dengan pidana maka harus ditindak pidana," terangnya.

Selain itu, dia juga menyarankan koalisi tersebut untuk mengadukan ke Komnas HAM apabila menemukan pelanggaran HAM dalam penggerebekan tersebut. Kalaupun ada kesalahan prosedur dalam penangkapan, dia mempersilakan koalisi itu untuk mengajukan praperadilan.

"Kalau untuk hal-hal salah tangkap, menurut saya pengadu tadi oh ya ada pelanggaran, ya monggo diajukan praperadilan," katanya. (knv/fdn)