DetikNews
Senin 19 Juni 2017, 20:04 WIB

KPK Kritik Keras Pansus Angket: Ketahuan Mana Loyang, Mana Emas

Nur Indah Fatmawati - detikNews
KPK Kritik Keras Pansus Angket: Ketahuan Mana Loyang, Mana Emas Gedung KPK (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengemukakan kritiknya soal Pansus Angket KPK. Syarif mempertanyakan tujuan dibentuknya pansus di DPR tersebut, termasuk pemanggilan Miryam S Haryani.

"Jadi, kalau ada surat pemanggilan seperti itu, sebenarnya kami ingin mempertanyakan, ini dari segi formalitas surat ini salah? Karena ditandatangani Wakil Ketua DPR, bukan oleh Ketua Panitia Hak Angket," ujar Syarif kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2017).

Namun KPK tak mau terlalu mencampuri berjalannya Pansus Angket yang dibentuk dengan pemicu penolakan pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam Haryani di KPK.

"Tetapi ya sudahlah, masak kita mau mengajari mereka yang pintar-pintar di DPR itu? Toh, kan mereka punya profesor sendiri-sendiri. Jadi seorang profesor itu ketahuan, mana loyang, mana emas," imbuhnya.

Hingga saat ini KPK, sambung Syarif, belum melihat objek angket yang spesifik mengenai penyelidikan kinerja KPK. Sebab, surat mengenai pembentukan Pansus Angket belum pernah diterima KPK, kecuali surat panggilan Miryam.

Baca Juga: Hormati Pansus Angket, KPK Tetap Tak akan Buka Materi Penyidikan

"Kami menanyakan yang mau di-angket terhadap KPK itu apa? Objek angket itu harus jelas, spesifik, apakah tentang penanganan kasus saja, kami cuma dengar di media. Mereka katanya (bentuk) angket sebagai bagian dari pengawasan, tapi pengawasan yang mana? Pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan penindakan, jadi mereka mana yang mau di-angket? Semua apa salah satu? Nggak jelas," tutur Syarif.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan pihaknya akan bersikap kooperatif bila DPR ingin memverifikasi hasil audit keuangan KPK oleh BPK. Namun bila materi Pansus Angket menyasar proses penyidikan, KPK tidak akan merespons.

"Kita menghormati menjadi hak DPR. Cuma, dalam hal materinya menyangkut masalah dalam proses penyidikan, ya kita tidak memberikan," ujarnya terpisah.

Pembentukan Pansus Angket ini berawal dari usulan hak angket terkait dengan rekaman pemeriksaan Miryam dalam perkara dugaan korupsi e-KTP. Pansus akhirnya terbentuk dengan tujuan menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja.
(fdn/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed