DetikNews
Senin 19 Juni 2017, 12:17 WIB

RUU Pemilu Alot, KPU Diminta Tetap Tancap Gas Siapkan Pemilu 2019

Dewi Irmasari - detikNews
RUU Pemilu Alot, KPU Diminta Tetap Tancap Gas Siapkan Pemilu 2019 Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu audiensi dengan KPU / Foto: Dewi Irmasari/detikcom
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Jakarta - Pembahasan RUU Pemilu saat ini masih alot dan pemerintah-DPR masih tarik menarik untuk mengambil keputusan isu-isu krusial. KPU diminta tidak terpengaruh dengan hal itu dan tetap mempersiapkan Pemilu 2019 dengan UU yang ada.

Hal itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu saat beraudiensi dengan komisioner KPU di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017). Koalisi tersebut terdiri dari JPPR, PUSaKO FH UNAND, KOPEL, PERLUDEM, CORRECT, ICW dan LSM lainnya.

"Kedatangan kami untuk mendorong KPU untuk tetap melakukan persiapan secara penuh. Jadi kami berharap KPU jangan hanya mengandalkan undang-undang yang baru. Di mana kita ketahui sekarang perdebatannya masih belum tuntas. Kita ketahui hari ini (DPR) akan mengambil keputusan. Tapi sangat mungkin itu bisa tidak tercapai (hari ini)," kata penasihat CORRECT, Hadar Nafis Gumay.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu audiensi dengan KPU / Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu audiensi dengan KPU / Foto: Dewi Irmasari/detikcom


Hadar, yang merupakan mantan komisioner KPU ini, menyebut ada potensi deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Oleh sebab itu, KPU sebaiknya menggunakan UU Pemilu yang ada lebih dahulu untuk mempersiapkan Pemilu 2019.

"Kita mendengar belakangan bahwa kemungkinan ada deadlock dan kemungkinan akan kembali ke undang-undang yang lama. Jadi dinamika pembahasan ini memang masih belum jelas betul kapan akan usainya. Sementara kita ketahui bahwa undang-undang pemilu legislatif itu kan sampai hari ini masih berlaku," tuturnya.



Sementara itu, tahapan proses pelaksanaan pemilu disebut Hadar memakan waktu selama 22 bulan. Namun, belum ada kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan RUU Pemilu. Padahal, KPU sudah harus melakukan persiapan untuk Pileg dan Pilpres 2019.

"Jadi kami ingin sekali KPU ini jangan hanya mengandalkan apa yang sedang berlangsung yang dinamikanya kuat. Oleh karena itu, dengan persiapan alternatif menggunakan undang-undang yang masih berlaku ini KPU masih bisa aktif," katanya.

Titi Anggraini dari Perludem menyayangkan tarik menarik antara partai politik dan pemerintah dalam membahas RUU Pemilu. Titi berharap KPU tidak larut dalam situasi tersebut.

"Kami berharap KPU tidak larut dalam tarik menarik kepentingan ini. KPU kami harapkan tetap bekerja menyiapkan ini," kata Titi.



Audiensi yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Ketua KPU Arief Budiman. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu yang hadir di antaranya adalah Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, Syamsudin Alamsyah, Wahidah Syuaib, dan Sunanto.
(irm/imk)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed