DetikNews
Kamis 15 Juni 2017, 14:38 WIB

JK: Keluarnya AS dari Kesepakatan Iklim Paris Tak Pengaruhi RI

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
JK: Keluarnya AS dari Kesepakatan Iklim Paris Tak Pengaruhi RI Wapres JK (Foto: M Nur Abdurrahman/detikcom)
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menerima perwakilan duta besar negara Eropa untuk membahas soal Kesepakatan Iklim Paris atau Paris Agreement. Indonesia menegaskan tidak terpengaruh dengan keputusan Amerika Serikat (AS) yang keluar dari kesepakatan itu.

Bertempat di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017), JK menerima Duta Besar Prancis Jean Charles Berthonet, Duta Besar Jerman Michael von Ungern Sternberg, dan Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia Vincent Guerend.

"Pertama soal kelanjutan daripada Paris Agreement dan Indonesia bersama-sama dengan Uni Eropa dan yang lainnya konsisten untuk tetap berada dalam posisi pelaksanaan daripada Paris Agreement," kata JK kepada wartawan

Bahkan, lanjut JK, pada pekan depan akan ada persetujuan baru soal kondisi hutan di Kalimantan yang masuk dalam prinsip Paris Agreement.

"Ya ada restorasi, ada bermacam-macam, ada yang dilaksanakan sesuai dengan Badan Restorasi Gambut (BRG). Ada juga dengan program bilateral, macam-macam. Dan ada juga upaya dengan APBN," jelasnya.

JK menyebutkan secara tegas bahwa Indonesia tidak terpengaruh dengan mundurnya AS dari Paris Agreement. Meski, kata JK, tanda keberadaan AS di kesepakatan perubahan iklim tersebut akan terjadi beberapa hambatan.

"Ini kan Trump (Presiden AS) kita tidak tahu apa maunya, tidak jelas. semua dunia banyak uncertainty terjadi akibat dan kadang-kadang juga mesti dicek lagi apa benar begitu. Karena itu hanya lewat Twitter kadang-kadang. Kadang-kadang posisi sebenarnya tidak begitu, cuma Twitternya berbunyi begitu," kata JK sambil tersenyum.

Dalam Paris Agreement itu, Indonesia tidak hanya berfokus pada hutan tetapi juga pada energi terbarukan. Indonesia telah memutuskan akan menggunakan 23 persen energi terbarukan pada tahun 2025.

"Itu juga salah satu hal, jadi bukan hanya hutan tapi renewable energy dan juga sesuai apa progam-program bersama," ujarnya.

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan AS akan menarik diri dari kesepakatan itu. Keputusannya ini memicu kecaman global juga kritikan di dalam negeri.

Trump mengumumkan keputusannya itu di Rose Garden Gedung Putih pada Kamis (1/6) waktu setempat. Dia menegaskan, AS akan berhenti menerapkan kesepakatan yang telah ditandatangani 195 negara itu, yang disebutnya sebagai 'kesepakatan buruk'.

"Saya tidak bisa, sesuai hati nurani, mendukung kesepakatan yang menghukum Amerika Serikat," sebut Trump seperti dilansir AFP, Jumat (2/7).

Trump menyebut, kesepakatan itu membebani AS secara finansial dan ekonomi. Trump berulang kali menyebut kesepakatan yang ditandatangani pada era Presiden Barack Obama itu, sebagai kesepakatan yang tidak 'menempatkan Amerika sebagai yang terutama' dan terlalu lunak terhadap rival ekonomi AS seperti China, India juga Eropa.

Memang di bawah kesepakatan ini, negara-negara kaya diharapkan memberikan 'pendanaan' untuk negara-negara berkembang dalam proses perubahan menuju sumber energi yang lebih bersih. AS sendiri berjanji akan memberikan US$ 3 miliar untuk Green Climate Fund. Di bawah pemerintahan Obama, AS telah menyalurkan US$ 1 miliar. Dan kini di bawah Trump, AS tidak akan memenuhi janjinya itu.

Trump tidak menjelaskan lebih rinci soal bagaimana, atau kapan, penarikan diri secara formal dilakukan. Namun diperkirakan prosesnya akan memakan waktu lama. Trump juga mengindikasikan adanya negosiasi ulang terkait perubahan iklim. Namun Prancis, Jerman dan Italia telah menegaskan bahwa kesepakatan Paris tidak bisa dirundingkan ulang.

Dengan menarik diri, AS bergabung dengan Suriah dan Nikaragua yang tidak menandatangani kesepakatan Paris. Keputusan ini berdampak serius dengan posisi AS sebagai negara penghasil emisi terbesar kedua di dunia setelah China. Kesepakatan Paris pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi produksi gas emisi di dunia dan membatasi kenaikan suhu udara global.

Dengan mengambil keputusan ini, Trump mengabaikan permintaan dan peringatan dari pihak-pihak yang menginginkan AS tetap 'tergabung' dalam kesepakatan Paris, termasuk putrinya sendiri Ivanka Trump. Namun keputusan ini sejalan dengan kalangan konservatif Partai Republik AS.

Di sisi lain, dengan menarik diri, peran kepemimpinan AS di dunia juga terancam dan berpotensi membuka ruang bagi China untuk mengisi 'kekosongan' yang ditinggalkan AS itu.
(tfq/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed