DetikNews
Jumat 09 Juni 2017, 20:24 WIB

Koalisi Sipil Buat Petisi Tolak Pelibatan TNI di RUU Antiterorisme

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Koalisi Sipil Buat Petisi Tolak Pelibatan TNI di RUU Antiterorisme Koalisi Masyarakat Sipil menolak pelibatan TNI di RUU Antiterorisme. (Parastiti Kharisma Putri/detikcom)
Jakarta - Sejumlah tokoh dan Koalisi Masyarakat Sipil menulis petisi menolak pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme. Mereka menyebut keterlibatan militer merusak sistem penegakan hukum dan mengancam HAM.

"Koalisi Masyarakat Sipil meminta kepada pemerintah dan DPR agar revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap berada dalam kerangka sistem negara demokrasi. Jika pemerintah tetap berkukuh untuk mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Pemberantasan Terorisme, Koalisi Masyarakat itu minta dipenuhi syarat-syarat seperti pelibatan militer harus atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara," ujar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Maria Katarina Sumarsih membacakan isi petisi.

"Pelibatan itu harus atas permintaan kepolisian atau pemerintah. Pelibatan itu dilakukan pada saat ancaman terorisme tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian. Prajurit yang dilibatkan harus di bawah kendali operasi polisi, bersifat proporsional dan hanya sementara, dan TNI harus tunduk pada peradilan umum," sambung ibu korban Tragedi Semanggi I, BR Norma Irmawan alias Wawan, itu.

Pembacaan petisi dilakukan di kantor Amnesty International Indonesia, gedung HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017). Beberapa perwakilan dari organisasi hadir, di antaranya LIPI diwakili oleh Prof Dr Mochtar Pabottingi dan Prof Dr Hermawan Sulistyo, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU H Rumadi Ahmad, pendiri Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Haris Azhar. Beberapa perwakilan lembaga lainnya juga hadir.

Rumadi mengibaratkan pelibatan militer itu sebagai kepanikan pemerintah untuk menangani teroris. Dia juga mengibaratkan penanganan teroris seperti pemerintah DKI menangani kemacetan Jakarta.

"Saya melihat pelibatan militer seperti yang dirancang pada RUU sebagai bentuk kepanikan pemerintah dalam menangani teroris. Kenapa saya katakan kepanikan, kita tahu penangan teroris itu seperti pemerintah DKI menangani kemacetan Jakarta. Terorisme itu bukan semakin hilang, tapi malah melahirkan generasi baru yang nyaris tidak terkontrol seperti ada malpraktik dalam penanganan terorisme," kata Rumadi.

"Saya khawatir pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme itu bukan menghilangkan terorisme, tapi malah membangkitkan semangat terorisme," tuturnya.

Sementara itu, Hermawan Sulistiyo mengatakan pelibatan tentara bukan soal perebutan tugas antara TNI dan Polri. Dia menyebut saat ini teroris sudah mulai menggunakan senjata canggih dan negara wajib memikirkan langkah antisipasinya.

"(Jika dikatakan) persoalan terorisme ini hanya pada perebutan lahan antara TNI dan Polri, itu salah sekali. Ini bukan perebutan lahan, ini prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Polisi adalah institusi sipil yang diberi kewenangan antara lain melalui senjata. Ketika teroris mulai menggunakan senjata canggih, nggak bisa nih polisi jadi korban terus," urai Hermawan.
(ams/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed