DetikNews
Sabtu 03 Juni 2017, 01:30 WIB

RI Pegang Komitmen Laksanakan Perjanjian Paris Meski AS Hengkang

Audrey Santoso - detikNews
RI Pegang Komitmen Laksanakan Perjanjian Paris Meski AS Hengkang Foto: Dok. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan RI akan tetap berkomitmen pada Perjanjian Paris. Hal tersebut disampaikan Siti untuk merespons keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mundur dari perjanjian tersebut.

"Rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, ini merupakan hak konstitusional yang tegas disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Sehingga agenda pengendalian perubahan iklim yang dilakukan Indonesia, paling penting dilakukan atas amanat UUD 1945," ujar Siti melalui keterangan pers Kementerian LHK, Jumat (2/6/2017).

Siti mengatakan mundurnya AS dari Perjanjian Paris tak sedikit pun menggoyahkan komitmen RI. "Pemerintah Indonesia tidak akan tergoyahkan hanya karena Amerika Serikat telah memutuskan untuk mundur," ucap Siti.

Selain Pasal 28 ayat 1, Siti melanjutkan, Pasal 33 UUD 1945 juga mengatur pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kedua ayat itu dinilai Siti cukup kuat dijadikan landasan dalam menentukan sikap Indonesia.

"Agenda pengendalian perubahan iklim Indonesia dilakukan atas perintah konstitusi, bukan atas perintah internasional, termasuk bukan atas perintah Amerika Serikat. Melindungi masyarakat dari akibat dampak perubahan iklim juga merupakan bagian dari perintah UUD 1945, untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa," kata dia.

Perjanjian Paris telah melewati tahap ratifikasi oleh DPR dan dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris. Perjanjian itu berisi kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim.

Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020. Perjanjian Paris akan berlaku apabila diratifikasi oleh setidaknya 55 negara yang menyumbangkan setidaknya 55% emisi gas rumah kaca.

Siti sebagai perwakilan Indonesia menandatangani perjanjian tersebut pada April 2016. Indonesia pun menjadi salah satu negara pertama yang langsung mendepositkan instrumen ratifikasi.

"UU ini harus dijalankan bukan atas dasar perintah internasional, akan tetapi atas dasar bahwa eksekutif harus melaksanakan perintah UU," tutur Siti.

Trump memutuskan mundur dari Perjanjian Paris pada Kamis (1/6) kemarin. Dorongan untuk mundur dari perjanjian diduga karena, pada masa kampanye presiden, Trump berjanji akan menghapus kesepakatan yang berlawanan dengan kepentingan nasional dan memperkuat industri batu bara.
(aud/bag)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed