detikNews
Jumat 02 Juni 2017, 14:05 WIB

Berlanjut ke Pansus, Begini Lika-liku RUU Tembakau di DPR

Andhika Prasetia - detikNews
Berlanjut ke Pansus, Begini Lika-liku RUU Tembakau di DPR Ilustrasi ruang sidang paripurna DPR (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - DPR sudah membentuk panitia khusus (Pansus) RUU Pertembakauan. Pansus dibentuk meski pemerintah belum mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM). RUU Pertembakauan sudah lama menjadi polemik di DPR, termasuk di periode 2014-2019, dan juga mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat.

Polemik tentang RUU Pertembakauan di periode DPR 2014-2019 sudah muncul sejak hendak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Kritik berdatangan ke DPR, bahkan rapat paripurna DPR pernah diwarnai 'interupsi' dari mahasiswa yang memprotes keberadaan RUU itu pada Februari 2015.

Saat Ade Komarudin (Akom) menjadi Ketua DPR, RUU Pertembakauan juga menjadi sorotan. Saat itu, Akom dituding menunda pembahasan RUU Pertembakauan ke sidang paripurna DPR. Buntutnya, ia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Akhirnya, Akom dikenakan sanksi ringan oleh MKD karena dituduh memperlambat membahas RUU Pertembakauan. Pelanggaran tersebut karena di tingkat Baleg sudah disepakati RUU tersebut diboyong dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan menjadi RUU inisiatif DPR.

DPR akhirnya mengesahkan RUU Pertembakauan sebagai inisiatif DPR untuk kemudian dibahas setelah masa reses. Putusan ini diambil pada tanggal 15 Desember 2016 lalu sekaligus pidato penutupan ketua DPR Setya Novanto.

(Baca juga: Rancangan UU Pertembakauan Disahkan Sebagai Inisiatif DPR)

Selang 3 bulan kemudian atau pada Maret 2017, pemerintah memberikan respons dengan mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Pertembakauan ke DPR. Surpres tersebut sempat menjadi pertanyaan apakah berisi penolakan atau persetujuan--dengan mengirimkan perwakilan pemerintah untuk membahas RUU Pertembakauan.

Saat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa surat presiden itu berisi penolakan pembahasan RUU. Pemerintah juga sebelumnya sudah menggelar rapat kabinet. Ada beberapa alasan pemerintah menolak RUU Pertembakauan. Beberapa di antaranya soal perluasan tembakau dan kesehatan.

(Baca juga: Misteri Surat Jokowi soal RUU Tembakau)

Akhirnya, pada sidang paripurna April 2017 DPR membaca surpres tersebut. Surpres tersebut bukan berisi penolakan, seperti yang disampaikan wapres Jusuf Kalla (JK). Surpres tersebut dibacakan langsung oleh wakil ketua DPR Taufik Kurniawan pada 6 April 2017.

(Baca juga: DPR Terima Supres RUU Tembakau, Isinya Bukan Penolakan)

Meski sudah dibacakan, DPR belum menerima DIM dari pemerintah untuk membahas RUU Pertembakauan. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas yakin pemerintah akan mengirim DIM untuk membahas RUU Pertembakauan.

(Baca juga: DPR Tunggu Kejelasan Sikap Pemerintah Bahas RUU Tembakau)

"Saya yakin pemerintah akan kirim DIM. Apalagi DPR sepakat membahas dalam Pansus. Kekuasaan membentuk UU ada di DPR, tetapi pembahasan bersama pemerintah," jelas Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Dua minggu berselang, DPR menetapkan susunan anggota Pansus RUU Pertembakauan pada sidang paripurna hari Kamis (27/4). Nama pimpinan Pansus RUU Pertembakauan baru diketahui sebulan kemudian. Wakil ketua Baleg Firman Soebagyo didapuk menjadi ketua Pansus RUU Pertembakauan.

Firman menyebut total anggota Pansus RUU Pertembakauan berjumlah 30 orang. Firman menyebut dalam rapat, pansus akan menanyakan alasan pemerintah belum mengirimkan DIM hingga saat ini.

"Sampai sekarang pemerintah kan tidak mengeluarkan DIM. Oleh karena itu dalam rapat kita akan dengarkan keterangan dari pemerintah kenapa tidak mengeluarkan DIM," ujar Firman saat dihubungi, Rabu (31/5).

Ada pun susunan pimpinan Pansus RUU Pertembakauan yaitu:

Ketua Firman Soebagyo (PG)
Wakil Ketua: Hendrawan Supratikno (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Verna Gladies M.I (PD)
(dkp/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com