DetikNews
Rabu 17 Mei 2017, 21:58 WIB

Penjelasan KPK Terkait Pemeriksaan 20 Petambak di Kasus BLBI

Nur Indah Fatmawati, Fitrang Budhi Aditya - detikNews
Penjelasan KPK Terkait Pemeriksaan 20 Petambak di Kasus BLBI Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah (Nur Indah Fatmawati/detikcom)
Jakarta - KPK memeriksa sekitar 20 orang petambak PT Dipasena Citra Darmaja di Lampung pada minggu lalu. Menurut KPK para petani tambak menyatakan sudah melakukan pembayaran.

"Pembayaran sudah dilakukan, tapi pemotongan-pemotongan dilakukan secara rutin, secara terus-menerus dari hasil panen," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

"Yang didapatkan petani adalah penggantian biaya hidup, misalnya, sekitar Rp 175 ribu per bulan. Jadi kewajiban-kewajiban lain sudah ditunaikan sejak lama sebanarnya, beberapa tahun yang lalu. Bahkan di awal-awal skema tersebut dibuat," imbuhnya.

KPK juga menemukan selisih data piutang yang diklaim Rp 4,8 triliun dengan kewajiban petani Dipasena. Namun soal berapa persen yang sudah dipenuhi, KPK belum bisa menyampaikan.

"Terkait dengan lunas atau tidak tentu kami belum bisa sampaikan saat ini. Tapi secara umum materi pemeriksaannya adalah terkait kewajiban, proses pembayarannya seperti apa. Benar proses pembayaran sudah dilakukan dan itu sudah dikatakan sudah diselesaikan sejak beberapa tahun yang lalu," ujar Febri.

Dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) KPK baru menetapkan satu tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Syafruddin menerbitkan SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

KPK menyebut perbuatan Syafruddin mengusulkan disetujuinya Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Hasil restrukturisasi adalah Rp 1,1 triliun dinilai sustainable (berkelanjutan) dan ditagihkan kepada petani tambak PT Dipasena Citra Darmaja. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi, sehingga seharusnya masih ada kewajiban obligor setidaknya Rp 3,7 triliun yang belum ditagihkan.


(nif/dnu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed