DetikNews
Rabu 17 Mei 2017, 17:40 WIB

Sidang Suap Urus Pajak

Eks Kepala KPP PMA Akui Pernah Diarahkan untuk Beri Kesaksian

Aditya Mardiastuti - detikNews
Eks Kepala KPP PMA Akui Pernah Diarahkan untuk Beri Kesaksian Handang Soekarno (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Eks Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pnenaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait, mengaku pernah dikumpulkan sebelum memberikan keterangan di KPK. Hal itu disampaikan Johnny saat ditanya jaksa KPK.

"Apakah saksi saat memberikan keterangan ke KPK sempat dikoordinasikan oleh Dirjen," tanya jaksa KPK Mochammad Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Hal itu ditanyakan jaksa ke para saksi yaitu Johnny Sirait, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Muhammad Haniv, PNS KPP PMA Enam Soniman Budiharjo, dan PNS Supervisor KPP PMA Enam Munafri. Hanya Johnny yang mengaku sempat diundang dan dikoordinasi bantuan hukum (bankum) dari Ditjen Pajak.

"Ada datang dari bankum. Mau mendampingi kita sekali, pak Munasri dokumen-dokumen cuma ini. Kita dikumpulkan sama udah pindah dia Pak Ikra mau menyamakan pendapat instruksinya," kata Johnny.

Menurut Johnny, tim bankum itu mengarahkan agar jangan ada pihak lain yang ikut diseret ke kasus gratifikasi pajak. Bahkan, kata Johnny, stafnya juga ikut diarahkan agar memberikan kesaksian serupa.

"Cukup itu HS (Handang Soekarno,-red) dan pak Mohan (Ramapanicker Rajamohanan,-red). Saya waktu itu marah ngomong apa adanya jangan mau diarahkan. Karena kita sampai 2 kali, diarahkan seperti gini," ucapnya.

Johnny mengaku tidak mengenal pihak bankum yang mengarahkan kesaksiannya. Dia bercerita sudah mengingatkan anak buahnya agar jangan menurut.

"Namanya lupa saya, orangnya gendut. Sama dengan staf saya ribut," urainya.

Dalam kasus ini, Handang didakwa menerima uang tunai sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Penerimaan uang itu berkaitan dengan jabatan Handang selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait proyek pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

Sementara itu, Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mohan dinyatakan terbukti menyuap Handang.


(ams/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed