DetikNews
Rabu 17 Mei 2017, 15:08 WIB

Ditjen Pajak Akses Rekening Bank, KPK: Jangan Prasangka Buruk Dulu

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Ditjen Pajak Akses Rekening Bank, KPK: Jangan Prasangka Buruk Dulu Ilustrasi (Fuad Hasim/detikcom)
Jakarta - KPK menyambut baik aturan baru yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai akses data nasabah perbankan untuk kebutuhan perpajakan atau yang disebut Automatic Exchange of Information (AEoI). Menurut KPK, aturan itu bisa untuk melihat potensi pajak.

"Saya sangat setuju sekali rekening-rekening bank itu bisa diakses karena selama ini kan kesulitan kita adalah menggali potensi pajak. Salah satunya ya digali melalui rekening itu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

Menurut Alex, banyak pihak di Indonesia yang memiliki saldo rekening yang besar tetapi tidak dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Hal itu tentunya berimbas pada penerimaan pajak.

"Kita nggak bisa mungkirilah banyak pengusaha, pejabat, atau masyarakat yang rekeningnya banyak, saldonya besar, tapi tidak dilaporkan ke Ditjen Pajak. Harapannya kan ada peningkatan dari penerimaan pajak," kata Alex.

Alex pun meminta agar aturan itu tidak membuat masyarakat berprasangka buruk lebih dulu. Menurutnya, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan bisa berdampak baik.

"Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu, dong. Saya yakin dengan reformasi, birokrasi di Kemenkeu sudah ada perubahan yang cukup signifikan di jajaran Kemenkeu, spesifiknya di DJP (Ditjen Pajak). Saya yakin kekhawatiran kita ini terlalu berlebihan. Prinsipnya, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. Tahun 2018 ada keterbukaan informasi perbankan otomatis lagi, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, trennya ke sana. Aneh saja kalau kita masih tetap bertahan pada kerahasiaan bank untuk akses perpajakan," jelas Alex.

Sebelumnya, aturan berkaitan dengan hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melansir dari www.peraturan.go.id, erpu ini telah diundangkan pada 8 Mei 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan telah ditandatangani Presiden Jokowi.

Pertimbangannya, Indonesia membutuhkan pendanaan untuk pembangunan nasional secara merata dan berkeadilan. Sumber pendanaan paling besar adalah dari pajak, yang selama ini aksesnya untuk memperoleh informasi yang lebih luas, terutama rekening perbankan, terhambat.

Keterbatasan akses membuat perluasan basis pajak menjadi terhambat, begitupun dalam pengujian kepatuhan wajib pajak. Sehingga rasio pajak sangat rendah hingga sekarang.

Pada sisi lain, Indonesia juga telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat UU mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Bila tidak, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G-20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi menganggu stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.
(dhn/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed