DetikNews
Selasa 16 Mei 2017, 19:58 WIB

KPK Petakan Aset Obligor BLBI, Pertimbangkan Pidana Korporasi

Nur Indah Fatmawati - detikNews
KPK Petakan Aset Obligor BLBI, Pertimbangkan Pidana Korporasi Foto: dok detikcom
Jakarta - KPK akan memetakan aset para obligor yang mendapatkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ada di Indonesia. Selain itu, KPK mempertimbangkan penerapan ketentuan pidana korporasi terkait dengan kasus BLBI tersebut.

"Kami juga mendapat informasi bahwa tim penyidik sedang mempertimbangkan secara serius untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana korporasi. Sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan asset recovery. Jadi pemetaan aset obligor yang ada di Indonesia akan dilakukan oleh penyidik," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2017).

Menurut Febri, cara itu adalah strategi yang digunakan untuk memaksimalkan asset recovery. Untuk saat ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka, yaitu mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Jadi penyidik sedang mempertimbangkan secara serius untuk menerapkan pidana korporasi sejauh mana itu nanti bisa diterapkan, terutama untuk mengejar aset-aset atau pihak-pihak yang diuntungkan dari indikasi korupsi BLBI dengan kerugian negara sekitar Rp 3,7 triliun," kata Febri.

Terlepas dari itu, KPK juga menyoroti aset-aset para obligor yang berada di luar negeri. Caranya, KPK melakukan kerja sama internasional yang selama ini telah dibangun.

"Dalam hal terdapat aset di luar negeri tentu saja kerja sama internasional akan dilakukan, baik dengan jaringan yang sudah ada, yang sudah dibangun oleh KPK, atau kerja sama internasional lainnya yang sudah difasilitasi sesuai dengan UNCAC (The United Nations Convention Against Corruption) yang sudah kita ratifikasi akan dilakukan kerja sama internasional untuk memaksimalkan asset recovery dan pengumpulan bukti yang lainnya," ucap Febri.

BLBI adalah skema pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter pada 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyebutkan Rp 138,4 triliun, dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, dinyatakan merugikan keuangan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas.

Yang terbaru, KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka dalam kasus penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

KPK menyebut perbuatan Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Hasil restrukturisasi sebesar Rp 1,1 triliun dinilai sustainable dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dibahas dalam proses restrukturisasi, sehingga seharusnya masih ada kewajiban obligor setidaknya Rp 3,7 triliun yang belum ditagihkan.
(dhn/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed