DetikNews
Rabu 10 Mei 2017, 15:31 WIB

ACTA Apresiasi Putusan Hakim atas Vonis 2 Tahun untuk Ahok

Dewi Irmasari - detikNews
ACTA Apresiasi Putusan Hakim atas Vonis 2 Tahun untuk Ahok Konferensi pers ACTA (Dewi Irmasari/detikcom)
FOKUS BERITA: Ahok Dieksekusi
Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memberikan sikap atas penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ACTA mengapresiasi putusan hakim yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ahok.

"ACTA mengapresiasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus Ahok, yakni dua tahun penjara," ujar Ketua Dewan Penasihat ACTA Hisar Tambunan di kantornya, Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Ada tiga poin yang menjadi catatan ACTA terhadap putusan tersebut. Pertama, hukuman 2 tahun penjara terhadap Ahok dinilai ringan dibanding kasus penodaan agama yang lain.

"Padahal kontroversi yang ditimbulkan akibat perbuatan Ahok dapat dikatakan jauh lebih besar daripada kasus-kasus penodaan agama lainnya," katanya.

Kedua, perintah penahanan Ahok dinilai ACTA bukanlah hal yang luar biasa. Menurutnya, hal tersebut karena majelis sudah berpendapat Ahok bersalah, sehingga opsi yang bisa dipilih untuk menghindari putusan batal demi hukum adalah memerintahkan agar Ahok ditahan.

"Dalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa putusan harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Jika tidak ada perintah tersebut, maka putusan batal demi hukum," ucapnya.

Ketiga, ACTA menilai tidak ada dissenting opinion karena putusan terhadap Ahok diambil secara bulat oleh 5 anggota majelis hakim. Menurut ACTA, tidak adanya dissenting opinion membuktikan bahwa majelis hakim benar-benar independen.

"Hal ini menepis tudingan bahwa ada tekanan dalam bentuk aksi massa kepada majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut," tuturnya.

ACTA juga mengimbau masyarakat bersama-sama mengawal kasus Ahok agar bisa diselesaikan dengan adil dan tanpa intervensi. Selain itu, ACTA ingin penyelesaian kasus Ahok mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita harus sama-sama kawal kasus ini agar pemeriksaan tingkat banding dan kasasi bisa berjalan dengan adil, tanpa intervensi serta senantiasa tetap mengacu hukum dan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
(irm/fjp)
FOKUS BERITA: Ahok Dieksekusi
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed