DetikNews
Sabtu 06 Mei 2017, 08:55 WIB

Apresiasi Novel, Anggota Komisi III F-NasDem Tetap Dorong Angket KPK

Elza Astari Retaduari - detikNews
Apresiasi Novel, Anggota Komisi III F-NasDem Tetap Dorong Angket KPK Foto: dok. Komisi III dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi
Jakarta - Meski tengah menjalani perawatan akibat teror penyiraman air keras, Novel Baswedan menyuarakan agar anggota DPR tetap memberikan dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Anggota Fraksi NasDem, Taufiqulhadi mengapresiasi imbauan Novel namun dia tetap mendorong hak angket digulirkan kepada KPK.

"Saya menyambut dengan riang, imbauan Novel adalah imbauan tepat dan benar adanya. Komitmen semua harus perangi korupsi," ungkap Taufiqulhadi saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/5/2017) malam.

"Negara tidak bisa banyak pembangunan karena korup di mana-mana. Orang bilang nggak korup tapi ternyata otaknya korupsi. Mari sama-sama komit tegas untuk perangi korupsi. Dengan demikian, imbauan itu perlu disambut," lanjutnya.

Meski begitu, Taufiqulhadi tidak setuju apabila hak angket DPR yang telah disetujui DPR dinilai sebagai suatu penghalang dalam upaya pemberantasan terhadap korupsi. Menurutnya, KPK harus mau dicek mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi.

"KPK lahir dari rahim demokrasi. Tapi di Indonesia itu lembaga yang mengingkari demokrasi, yang tidak mau dicek and balance, tidak ada di lembaga itu (KPK) adanya sebuah lembaga pengimbang. (KPK) jalan sendiri sesuka hatinya tanpa ada yang ngecek," ujar Taufiqulhadi.

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK menurutnya harus bersedia dilakukan check and balance itu. Ada beberapa dugaan pelanggaran oleh KPK yang disebut Taufiqulhadi telah dilakukan lembaga antirasuah itu.

"Misalnya dia membocorkan sprindik. Kedua ada penekanan 6 orang (anggota DPR yang menekan Miryam Haryani dalam kasus e-KTP). Wartawan sudah tau sebelumnya, itu dibocorkan," beber dia.

"Kedua benar tidak 6 orang tersebut melakukan penekanan, itu sama dengan melakukan masa lalu, orang mengaku harus diinjak dulu kepalanya. Kita juga tidak boleh pertanyakan (KPK) menggunakan anggaran yang tidak benar. Kalau orang lain dipidana, banyak kepala daerah dipidana karena salah menggunakan anggaran," tambah Taufiqulhadi.

Untuk itu, dia menyatakan tetap konsisten menggulirkan hak angket KPK. Taufiqulhadi merupakan satu dari 26 orang inisiator hak angket KPK yang akan dibuat panitia khususnya setelah DPR mengakhiri masa reses.


"Apa yang salah dengan hak angket tersebut, yang berani tandatangani hak angket itu orang yang merasa tidak bersalah. Kalau yang merasa bersalah, tidak tanda tangan karena merasa akan dibalas dendam oleh KPK. Saya tanda tangan karena saya ngerti yang terjadi di sana," ucap dia.

Sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pernyataan Novel yang masih menjalani perawatan di Singapura terkait hak angket KPK. Novel berharap agar KPK tetap mendapat dukungan.

"Novel menyampaikan harapannya agar orang-orang yang memiliki nurani dan semangat antikorupsi di DPR memberikan dukungan terhadap KPK dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan baik itu korupsi pengadaan e-KTP atau pun kasus lainnya," kata Febri, Jumat (5/5).
(elz/fdu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed