DetikNews
Jumat 21 April 2017, 15:42 WIB

Ahli Hukum Lintas Kampus: Sistem Satu Atap MA Tidak Relevan Lagi

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Ahli Hukum Lintas Kampus: Sistem Satu Atap MA Tidak Relevan Lagi Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (ari/detikcom)
Jakarta - Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai sistem satu atap Mahkamah Agung (MA) tidak lagi relevan. Terlebih kondisi dunia peradilan di Indonesia tidak lagi cocok mengadopsi sistem tersebut.

"Tidak relevan lagi, tidak semua negara melalui MA, tidak harus seperti itu. Ada juga model lain," ujar Bayu di sela-sela pertemuan tertutup di Gedung KY, Jakan Kramat Raya, Jakpus, Jumat (21/4/2017)

Bayu menyoroti setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penerapan sistem manajemen peradilan. Sebab dalam dunia hukum dan peradilan tidak ada satu sistem manajemen mutlak.

"Tiap negara punya karakteristik, contoh di Perancis, KY-nya mengurus manajemen hakim sedangkan MA mengurus perkara. Kemudian di tempat lain ada yang melibatkan Departemen Kehakiman dan KY, sedangkan MA mengurus perkara. Tidak ada model tunggal dalam manajemen hakim, tiap negara punya model," papar Bayu.

Bayu menilai gembar-gembor sistem satu atap sebagai langkah reformasi hakim terlalu berlebihan. Justru selama 17 tahun sistem itu diterapkan asas manfaat bagi pencari keadilan semakin tidak terasa.

"Tidak selalu independesi sebebas-bebas hakim, tetapi ada akuntabilitas melalui KY," cetus Bayu.

Bayu mengatakan RUU Jabatan Hakim sifatnya hanya mengatur syarat tata cara kewenangan hakim. Yang mana problem di balik lembaga peradilan adalah darurat integritas hakim.
Ahli Hukum Lintas Kampus: Sistem Satu Atap MA Tidak Relevan Lagi

"Sistem satu atap tidak mengubah keadaan, kenapa kita tidak coba sistem baru yang lebih menjamin akuntabilitas. Jangan ada klaim ini RUU kami (MA). Ini RUU publik," ujar Bayu.

Sementara itu, Direktur Pukat Universitas Gajah Mada (UGM) Oce Madril melihat sistem shared responsibility dalam RUU Jabatan Hakim bukan pengambilan alih kewenangan MA. Tetapi sebagai sistem tolak ukur kekuasaan hakim.
Ahli Hukum Lintas Kampus: Sistem Satu Atap MA Tidak Relevan Lagi

"Jangan diartikan KY ambil kewenangan MA (shared responsibility)," ujar Oce.

Oce menjelaskan usulan sistem shared responsibility di dalam RUU Jabatan Hakim jangan dianggap sebagai pengganggu independensi dunia peradilan. Justru dalam konteks itu KY memiliki niat menjaga marwah dunia peradilan.

Oce menuturkan usulan RUU Jabatan Hakim dari pemerintah dan DPR harus dilihat dalam sudut pandang positif. Salah satunya dengan reformasi peradilan untuk menjadikan perbaikan tata kelola jabatan hakim.

"Core bisnis lembaga peradilan itu hakim. Sebuah kekuasaan yudisial yang titik berat proses mereformasi peradilan dengan membuat integritas dan kualitas hakim. Ide RUU Jabatan Hakim ini pintu masuk pembenahan SDM hakim yang mengatur jabatan hakim," tutur Oce.
(edo/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed