Komisi III Gulirkan Angket ke KPK, Fahri: Itu Bukan Intervensi

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Kamis, 20 Apr 2017 13:13 WIB
Fahri Hamzah / Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Komisi III DPR berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S Haryani. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan ini bukan bentuk intervensi terhadap KPK.

"Jadi gini ya, kalau DPR itu gak ada istilah intervensi. Karena dalam pengawasan DPR itu boleh melakukan apa saja. Gak ada istilah intervensi," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Fahri mengatakan hak angket ini bukan sekadar untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Bagi Fahri, banyak proses hukum di KPK yang menjadi pertanyaan selama ini.

"Saya kira memang sudah waktunya lah, setelah 2002 sampai sekarang, 15 tahun harus ada pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai proses hukum," ujarnya.

Dia menyebut hak angket ini utamanya untuk penegakan hukum, bukan soal kasus per kasus. Wacana hak angket juga tidak hanya berangkat dari Komisi III DPR yang bermitra dengan KPK melainkan mandat Badan Musyawarah (Bamus) yang berisi gabungan semua fraksi.

"Ini bukan soal Miryam. Ini soal umum. Soal penegakan hukum. Bukan soal kasus per kasus. Ini hasilnya kan hasil dari rapat komisi yang merupakan juga mandat dari rapim, waktu itu Bamus. Jadi ya kasusnya itu banyak. Dan akhirnya nama yang mau diinvestigasi juga banyak," jelas Fahri.

Fahri meminta KPK tidak perlu terlalu khawatir dengan wacana hak angket yang hendak digulirkan Komisi III. Dia menganggap wacana ini sebagai hal yang positif.

"Jadi saya kira itu positif ya. Dan kita sebagaimana semboyan KPK kan. Kalau kita jujur ya kita hebat. Gak usah takut, itu menurut saya positif dijalankan. Mudah-mudahan itu bisa membuat clear banyak pertanyaan yang selama ini muncul di tengah masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam karena Miryam mengaku mendapat tekanan. Namun, permintaan itu ditolak KPK. (nif/imk)