DetikNews
Rabu 12 April 2017, 13:07 WIB

Handang Soekarno Didakwa Terima Rp 1,9 Miliar untuk Urus Pajak

Yulida Medistiara - detikNews
Handang Soekarno Didakwa Terima Rp 1,9 Miliar untuk Urus Pajak Handang Soekarno (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Handang Soekarno didakwa menerima uang tunai sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Penerimaan uang itu berkaitan dengan jabatan Handang selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait proyek pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

"Telah menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang tunai sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar atau sekitar jumlah yang dijanjikan sebesar Rp 6 miliar dari Country Director PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair," kata jaksa KPK Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

Jaksa KPK menilai uang tersebut diperuntukkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kantor Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Selain itu, jaksa KPK menyebut beberapa permasalahan perpajakan sepanjang Januari 2012 hingga Desember 2014. Ramapanicker alias Mohan pada 26 Agustus mengajukan permohonan restitusi ke KPP PMA Enam dengan junlah Rp 3,5 miliar. Lalu pada Juni 2016, KPP PMA Enam memberikan imbauan kepada PT EKP untuk melunasi hutang PPN pembelian kacang mete gelondong tahun 2014 sebesar Rp 36,8 miliar.

Kemudian, pada 19 Agustus 2016 Chief Accountant PT EKP Siswanto memenuhi undangan Kepala KPP PMA Enam Jhonny Sirait yang selanjutnya disarankan untuk mengikuti program tax amnesty. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan PT EKP tidak mengajukan tax amnesty.

Lalu pada 26 Agustus 2016 pemeriksa pajak KPP PMA Enam awalnya berkesimpulan dapat memenuhi pengajuan restitusi PT EKP, kemudian Jhony menginstruksikan menolak hal tersebut karena tidak dapat diyakini kebenarannya dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Selanjutnya, Jhonny berpesan agar PT EKP mengikuti program tax amnesty. Akan tetapi, saat Mohan memasukkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebagai salah satu syarat tax amnesty, permintaan tersebut ditolak karena PT EKP masih memiliki tunggakan pajak yang tercantum dalam STP PPN tanggal 6 September 2016 untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp 52,3 miliar.

Dalam dakwaan tersebut, Kepala Kantor KPP PMA Enam Soniman pada tanggal 20 September mengeluarkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selanjutnya atas saran Muhammad Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menyampaikan permohonan pembatalan STP PPN kepada Dirjen Pajak melalui Kepala PMA Enam karena Mohan tidak setuju apabila para pedagang pengumpul menjadi PKP sehingga seharusnya tidak ada PPN yang terutang dan pembebanan pembayaran PPN.

Lalu Muhammad Haniv sempat bertemu dengan terdakwa dengan menyampaikan keinginan Arif Budi Sulistyo (rekan Mohan) untuk mempertemukan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Dalam pertemuan itu, Mohan sempat mengajukan permohonan pembatalan STP sebesar Rp 52,3 miliar dan permasalahan perpajakan lainnya.

Dalam pertemuan itu, Mohan menyampaikan agar permasalahan pajaknya dipercepat agar perusahaannya bisa mengikuti tax amnesty. Dalam pertemuan itu, Mohan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah 10 persen dari total nilai STP PPN senilai Rp 52,3 miliar.

"Setelah negosiasi antara terdakwa dan Ramapanicker bersepakat uang yang akan diberikan dibulatkan menjadi Rp 6 miliar," ungkapnya.

Selanjutnya, Mohan menyanggupi pemberian uang itu diberikan bertahap. Kemudian pada 21 November 2016, uang senilai Rp 1,9 miliar atau USD 148,5 miliar akhirnya sepakat akan diserahkan ke Handang.

Jaksa mengatakan ada fakta baru dalam peristiwa tersebut yaitu Handang sempat berkomunikasi dengan ajudan Dirjen Pajak Ken, bernama Andreas Setiawan alias Gondres. Isi pesan tersebut intinya meminta izin untuk mengambil uang yang telah disiapkan Mohan dan menunggu di kantor Ditjen Pajak.

"Terdakwa mendatangi rumah Ramapanicker di Kemayoran dan kemudian menerima paper bag warna hitam yang berisi uang sebesar USD 148.500. Beberapa saat kemudian Andreas kembali menghubungi terdakwa menginformasikan pindah ke restoran Monty's," kata Ali.

Tidak lama kemudian beberapa petugas KPK mengamankan Handang dan Mohan beserta barang buktinya. Jaksa menyebut perbuatan Handang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.


(dhn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed