DetikNews
Kamis 06 April 2017, 13:23 WIB

Temui DPD Pra Pelantikan, MA Dinilai Masuk Ruang Transaksi Politik

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Temui DPD Pra Pelantikan, MA Dinilai Masuk Ruang Transaksi Politik Wakil Ketua MA Suwardi (bertoga emas) menjabat tangan OSO usai disumpah menjadi Ketua DPD (dok.detikcom)
Jakarta - Akademisi Universitas Andalas (Unand) Padang, Feri Amsari menilai pertemuan Mahkamah Agung (MA) dengan DPD adalah lobi-lobi politik praktis. Komisi Yudisial (KY) dan internal pengawasan MA harus melakukan tindakan.

"MA telah masuk ke ruangan transaksi politik. Itu berbahaya," ujar Feri kepada detikcom, Kamis (6/4/2017).

"Dugaan itu kuat kalau memang ada lobi-lobi untuk melanggar putusan MA sendiri," sambung Feri.

Ferri mengatakan dalam hal ini KY harus bertindak. Terlebih dalam kode etik, hakim tidak boleh menemui pihak berperkara.

"Itu sebabnya agar dugaan itu tidak liar, KY dan pengawasan internal MA harus bertindak," pungkasnya

Loyalis yang dimaksud yaitu anggota DPD Gede Pasek Suardika dan Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto. Gede Pasek merupakan Waketum DPP Hanura. Dia dipilih sebagai Waketum oleh Ooesman Sapta yang merupakan Ketum Hanura. Keduanya menghadap Suwardi pada Selasa (4/4) siang. Pertemuan itu bersifat tertutup. Beberapa jam setelahnya, Suwardi datang ke DPD mengambil sumpah OSO.

Namun MA membantah ada lobi-lobi politik dalam pertemuan itu.

"Dengan dicabut tatib tersebut maka selanjutnya Sekjen DPD menemui pimpinan MA yang menerangkan bahwa DPD telah melaksanakan isi putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 tersebut dengan menetapkan Tatib No 3 tahun 2017 tertanggal 4 April 2017 yang mencabut Tatib No 1 Tahun 2017," ujar Jubir MA, Suhadi.

Suhadi mengatakan karena alasan itu, pimpinan MA mau menemui perwakilan DPD. Sehingga Wakil Ketua MA Suwardi mau datang untuk menuntun sumpah jabatan.

"Dengan demikian selanjutnya Ketua MA menerima undangan dari DPD untuk melakukan atau menuntun sumpah terhadap 3 pimpinan DPD terpilih," paparnya.

Suhadi menampik kalau pertemuan itu ada lobi-lobi praktis. Alasannya, MA melakukan atas dasar perintah UU.

"Karena berdasarkan UU MD3 dan tatib DPD sendiri bahwa yang melakukan menuntun sumpah jabatan adalah Ketua MA jadi kewajiban konstitusi melakukan penuntutan sumpah," papar Suhadi.
(edo/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed