DetikNews
Kamis 30 Maret 2017, 07:15 WIB

Laporan Dari Australia

Ini 5 Langkah Menkum HAM Yasonna Atasi Regulasi Bermasalah di RI

Rina Atriana - detikNews
Ini 5 Langkah Menkum HAM Yasonna Atasi Regulasi Bermasalah di RI Yasonna Laoly (Hasan Alhabshy/detikcom)
Canberra - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah melakukan sejumlah hal untuk mengatasi regulasi bermasalah di Indonesia. Selama ini regulasi di Indonesia dianggap masih terlalu rumit dan tumpang-tindih.

"Saya sudah tugaskan Dirjen Perundang-undangan mengambil langkah-langkah menata dan membenahi regulasi kita agar lebih sederhana dan memudahkan layanan kita pada stakeholders, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya," kata Yasonna, seperti disampaikan Dirjen PP Widodo Ekatjahjana, saat ditemui di sela kunjungannya ke Kejaksaan Agung Australia, Canberra, Kamis (30/3/2017).

"Juga agar regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian pemrakarsa tidak menimbulkan overlapping regulasi dan kewenangan antar-kementerian dan lembaga," ujarnya.

Masalahnya, lanjut Yasonna, Kemenkumham hanya memiliki wewenang melakukan harmonisasi pada level UU, PP, dan Perpres.

"Selebihnya, kita tidak punya. Dengan demikian, harmonisasi regulasi di luar 3 jenis regulasi itu dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga," ucap Yasonna.

Dirjen PP Widodo menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Menkumham dan jajaran untuk memperbaiki regulasi bermasalah antara lain menggelar sejumlah pertemuan dengan para ahli hukum hingga mengajukan Raperpres terkait dengan harmonisasi regulasi ini.

Berikut ini langkah-langkah tersebut:

1. Pertemuan-pertemuan Menkumham dengan para begawan hukum di Rancamaya, Bogor, untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan penataan regulasi yang kompleks dan bermasalah serta menghambat dunia usaha dan investasi.

2. Pertemuan dan diskusi dengan pihak Kementerian Jepang, Australia, dan lainnya, dalam rangka mendapat masukan tentang keberadaan regulasi-regulasi yang menghambat investasi asing dan saling tumpang-tindih.

3. Mengirim delegasi ahli-ahli hukum untuk mempelajari langkah-langkah penataan dan penyederhanaan regulasinya, termasuk dalam rangka ease of doing business di Belanda, Jepang, dan Australia atas bantuan pembiayaan dari negara-negara sahabat itu.

4. Melakukan koordinasi dengan dekan fakultas hukum PTN se-Indonesia untuk saling bekerja sama meningkatkan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan, publikasi regulasi, dan penyediaan ahli-ahli hukum untuk menata regulasi-regulasi yang bermasalah.

5. Mengajukan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) sebagai dasar hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang berlaku di lingkup PP, Perpres, dan peraturan menteri (masih menunggu izin prakarsa dari Presiden c.q Setneg).

Widodo menerangkan penataan ini akan dilakukan dengan metode harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terhadap UU, PP, dan Perpres.

"Kita sudah persiapkan jauh-jauh hari, dan secepatnya kita kerjakan setelah izin prakarsa Raperpres Penataan Regulasi sebagai payung hukumnya turun. Tanpa payung hukum itu, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap 3 jenis regulasi itu," tutur Widodo.
(rna/dkp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed