Hari Buruh
Senin 20 Mar 2017, 15:10 WIB

Menteri LHK Lapor soal Perhutanan Sosial ke Presiden Jokowi

Ray Jordan - detikNews
Menteri LHK Lapor soal Perhutanan Sosial ke Presiden Jokowi Menteri LHK Siti Nurbaya (Lukita/detikcom)
Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Siti diminta Jokowi melaporkan perkembangan perhutanan sosial.

"Bapak (Presiden Jokowi, -red) tanya, progresnya bagaimana. Beberapa persoalan di lapangan seperti apa. Kan Bapak selalu bilang percepatan-percepatan. Jadi tadi kami bahas dan besok akan kami rapatkan di rapat terbatas," kata Siti saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Siti menjelaskan kebijakan hutan sosial tersebut sebenarnya sudah diadakan sejak 2007. Namun kebijakan ini dianggap belum kuat sehingga perlu ada perbaikan.

"Hutan sosial itu sebenarnya melalui kebijakan yang lalu juga sudah ada, hanya belum firm. Belum firm itu artinya konsepnya seperti apa, dukungannya bagaimana, pemerintahnya ngapain, pemda-nya ngapain, itu dari dulu tidak ada. Dari 2007 begitu saja," kata Siti.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, kata Siti, dikeluarkanlah kebijakan yang lebih tegas soal hutan sosial ini.

"Tahun lalu Bapak Presiden sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, sehingga pada 21 September (2016, red) diputuskan bahwa pemerintah melakukan agenda hutan sosial, termasuk hutan adat. Kemudian pada bulan Desember terjadi," kata Siti.

Untuk itu, kata Siti, dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan persoalan hutan sosial bisa ditangani dengan baik dan cepat. Menurut Siti, harus ada langkah sistematis agar progres program ini terlihat.

"Progresnya kelihatan bedanya sepanjang tahun 2007 sampai 2017. Total itu yang sudah jadi MoU dan izin kira-kira 825 ribu hektare. Tetapi dalam 2015 saja kira-kira 130-an, dan 2016 ada 140-an. Dan selama dua bulan di tahun 2017, progresnya cukup tinggi, 178 ribu hektare. Tapi kan persoalannya tidak bisa hanya soal luas saja. Dia harus kualitasnya seperti apa, formatnya bagaimana dan sebagainya, dan juga kaitan dengan dukungan finansialnya buat hutan rakyat bagaimana, format hubungannya dengan antara hutan dengan tanaman rakyat dengan developer atau industriwannya yang mau melakukan, itu seperti apa. Dan juga bagaimana apabila misalnya areanya itu bekas reboisasi yang tahun 1980-an," paparnya.

"Jadi hal-hal seperti itu saya konsultasikan kepada Bapak dan besok karena menyangkut beberapa kementerian, ya akan dirapatkan," tambahnya.
(jor/bag)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed