Fahri Hamzah Minta Revisi UU KPK Ditanya ke Jokowi, Ini Kata Istana

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan nada tinggi meminta agar Presiden Joko Widodo ditanyai perihal persetujuannya atas revisi UU KPK. Pihak Istana menegaskan Jokowi pernah menolak rencana revisi undang-undang itu.

"Begini, soal revisi UU KPK, teman-teman sudah paham bahwa dulu pernah awal-awal 2016 mengemuka juga untuk merevisi UU KPK yang dilakukan oleh sebagian anggota DPR, waktu itu lo, ya," kata juru bicara Presiden, Johan Budi, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).

Johan menyebut penegasan Jokowi waktu itu disampaikan karena sudah dilakukannya pembahasan revisi UU KPK di DPR. Sedangkan saat ini revisi UU KPK masih dipandang sebagai wacana.

"Tapi kalau dulu, awal 2016 itu, Presiden tegas waktu itu tidak menyetujui ada revisi UU KPK," katanya.

Johan tak ingin berandai-andai mengenai kemungkinan sikap Jokowi saat ini. Dia menunggu ada pembahasan di DPR dan mengajak pemerintah untuk membahasnya.

"Yang pasti ada pembicaraan resmi kalau memang ada keinginan dari DPR untuk merevisi UU KPK dan itu sampai hari ini tidak ada," kata Johan.

Sebelumnya, suara Fahri Hamzah meninggi saat bicara soal rencana revisi UU KPK. Dia minta hal ini ditanyakan kepada Jokowi soal setuju-tidaknya revisi.

"Nggak, tanya dulu, kalau nggak ya nggak, sudah, tutup buku, dong! Jangan dikembang-kembangkan. Kalau pemerintah nggak mau (revisi), tutup buku, dong," ucap Fahri, yang awalnya menjawab pertanyaan wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta. (bpn/fdn)